Safari politik yang dilakukan Anies bersama Partai NasDem itu menemui aral melintang. Izin kegiatan safari politik pun digembosi.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali blak-blakan mengatakan bahwa banyak izin penggunaan ruang publik yang sudah dikantongi untuk acara Anies tetapi dibatalkan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.
"Masalahnya daerah banyak kesulitan, perizinan tiba-tiba dicabut, terasa. Banyak sekali kemudian perizinan, ini kan penggunaan lapangan, tiba-tiba sudah dikeluarkan pemda tiba-tiba dicabut tanpa alasan yang jelas. Hambatan-hambatan itu terus didapatkan di daerah," jelasnya pada Rabu (30/11) lalu.
Partai Ummat Dijegal
Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengaku mendapat informasi bahwa ada upaya penjegalan terhadap partai yang ia dirikan itu.
"Pada 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU, kecuali Partai Ummat. Bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bisa dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal," kata Amien, Selasa kemarin.
Baca Juga: Beredar Isu Ditawari Kursi Menteri, PKS Membantah: Tegaskan Tetap Oposisi Pemerintah!
Dia menduga ada 'kekuatan besar' yang menyingkirkan Partai Ummat agar tidak ikut Pemilu 2024.
"Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat disingkirkan out, atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Ummat tidak bisa ikut Pemilu 2024," tegas Amien.
Saat ditanya siapa 'kekuatan besar' yang dimaksud, Amien Rais menyebut itu rezim.
"Satu kata, yes rezim," ucap mantan Ketua MPR ini.
Kabar penjegalan Partai Ummat ini juga dibenarkan oleh eks Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.
Dia mengaku mengetahui adanya kecurangan untuk menyingkirkan Partai Ummat dari Pemilu 2024.
Hadar mengaku mendapat informasi yang menyebut bahwa ada arahan dari KPU pusat ke KPU daerah untuk melakukan penjegalan terhadap Partai Ummat.
"Tentu saya kecewa dan prihatin dan juga kesal marah juga lah. Kok ini bisa terjadi seperti ini dan ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri," ungkap Hadar dikutip dari Inilah.com, Rabu (14/12).
"Dan itu saya dengar diarahkan dan diminta dari pusat," sambungnya.
