Pegiat Media Sosial Helmi Felis buka suara terkait dugaan penjegalan Partai Ummat agar tidak bisa ikut Pemilu 2024.
Menurutnya, isu penjegalan menjelang pemilu bukan kali ini saja terdengar. Sebelumnya juga beredar isu penjegalan terhadap Anies Baswedan agar tidak maju sebagai Capres 2024.
"Rame nih, bukan cuma ketakutan sama Anies Baswedan tapi mereka juga dalam ketakukan akut dengan Partai Ummat, sungguh terlalu," ucap Helmi dikutip dari akun Twitternya @HelmiFelis_, Rabu (14/12/2022).
Baca Juga: Kabar Angin! Zulfan Lindan Sebut PKS akan Masuk Kabinet: Batal Capreskan Anies
Helmi pun meminta agar seluruh umat Islam bersatu untuk melawan kezliman dan menegakkan keadilan.
Isu penjegalan Anies memang beredar sejak ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Anies yang kala itu belum dideklarasikan sebagai Capres Partai NasDem, diisukan akan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi Formula E.
Baca Juga: Upaya Penjegalan Partai Ummat Sistematis, Eks Komisioner KPU: Disengaja, Arahan dari Pusat!
Bulan Oktober lalu, Koran Tempo melaporkan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri ngotot menginginkan Anies segera ditetapkan sebagai tersangka terkait Formula E.
Firli meminta proses penyelidikan terhadap kasus Formula E segera dinaikkan statusnya menjadi penyidikan agar bisa menetapkan Anies sebagai tersangka.
Ia ingin mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi tersangka sebelum ada partai politik yang mendeklarasikannya sebagai Capres 2024.
Selain itu, upaya penjegalan Anies juga dilakukan dengan cara menggembosi Partai Koalisi Perubahan.
Beredar kabar, PKS sempat ditawari kursi menteri agar menarik dukungan terhadap pencapresan Anies.
Dalam pertemuan Koalisi Perubahan pada 21 Oktober lalu, seorang politikus--yang tidak mau disebutkan namanya--mengungkap bahwa PKS ditawari dua kursi menteri oleh Istana agar menarik dukungan untuk Anies.
Baca Juga: Beredar Kabar PKS Ditawari Jabatan Menteri dan Uang agar Tarik Dukungan Anies
Namun, menurut politikus itu, PKS menolak mentah-mentah tawaran kursi menteri dari Istana tersebut. "PKS menolak," kata politikus ini.
Tak sampai di situ, Anies juga dijegal ketika melakukan safari politik ke berbagai daerah.
Safari politik yang dilakukan Anies bersama Partai NasDem itu menemui aral melintang. Izin kegiatan safari politik pun digembosi.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali blak-blakan mengatakan bahwa banyak izin penggunaan ruang publik yang sudah dikantongi untuk acara Anies tetapi dibatalkan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.
"Masalahnya daerah banyak kesulitan, perizinan tiba-tiba dicabut, terasa. Banyak sekali kemudian perizinan, ini kan penggunaan lapangan, tiba-tiba sudah dikeluarkan pemda tiba-tiba dicabut tanpa alasan yang jelas. Hambatan-hambatan itu terus didapatkan di daerah," jelasnya pada Rabu (30/11) lalu.
Partai Ummat Dijegal
Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengaku mendapat informasi bahwa ada upaya penjegalan terhadap partai yang ia dirikan itu.
"Pada 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU, kecuali Partai Ummat. Bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bisa dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal," kata Amien, Selasa kemarin.
Baca Juga: Beredar Isu Ditawari Kursi Menteri, PKS Membantah: Tegaskan Tetap Oposisi Pemerintah!
Dia menduga ada 'kekuatan besar' yang menyingkirkan Partai Ummat agar tidak ikut Pemilu 2024.
"Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat disingkirkan out, atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Ummat tidak bisa ikut Pemilu 2024," tegas Amien.
Saat ditanya siapa 'kekuatan besar' yang dimaksud, Amien Rais menyebut itu rezim.
"Satu kata, yes rezim," ucap mantan Ketua MPR ini.
Kabar penjegalan Partai Ummat ini juga dibenarkan oleh eks Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.
Dia mengaku mengetahui adanya kecurangan untuk menyingkirkan Partai Ummat dari Pemilu 2024.
Hadar mengaku mendapat informasi yang menyebut bahwa ada arahan dari KPU pusat ke KPU daerah untuk melakukan penjegalan terhadap Partai Ummat.
"Tentu saya kecewa dan prihatin dan juga kesal marah juga lah. Kok ini bisa terjadi seperti ini dan ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri," ungkap Hadar dikutip dari Inilah.com, Rabu (14/12).
"Dan itu saya dengar diarahkan dan diminta dari pusat," sambungnya.
