Merasa Dicurangi Gagal Lolos Pemilu: Partai Ummat bakal Gugat KPU ke Bawaslu

Merasa Dicurangi Gagal Lolos Pemilu: Partai Ummat bakal Gugat KPU ke Bawaslu Kredit Foto: Taufik Idharudin

Partai Ummat akan mengajukan gugatan ke Bawaslu RI usai dinyatakan tidak lolos Pemilu 2024 oleh KPU.

Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin menyatakan partainya merasa dicurangi.

Ia menyebut, data verifikasi faktual dimanipulasi oleh penyelenggara Pemilu sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

"Tentu kita akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu," ujar Nazaruddin usai mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12).

Baca Juga: Omongan Amien Rais Terbukti! KPU Tak Loloskan Partai Ummat Ikut Pemilu 2024

Nazaruddin menyatakan, Partai Ummat juga segara tegas menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi verifikasi faktual tersebut, yakni tidak lolos karena tidak memenuhi syarat (TMS) di dua provinsi yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara.

Menurutnya, hasil verifikasi faktual perbaikan itu tidak sesuai dengan data yang dimiliki partai.

"Hasil rekapitulasi di dua provinsi itu tidak sesuai dengan data yang dimiliki. Dan kami juga merasa mendapatkan perlakuan yang sifatnya itu dipersulit oleh penyelenggara pemilu di beberapa kabupaten, bahkan kami juga mempunyai data bahwa ada manipulasi dalam artian data keanggotaan dari partai kami, itu kemudian diberikan ke partai yang lain," ujar Nazaruddin.

Baca Juga: Ada Upaya Jegal-menjegal Jelang Pemilu 2024, Helmi Felis: Mereka Takut dengan Anies Baswedan & Partai Ummat

Nazaruddin menjelaskan, sesuai hasil rekapitulasi, di Sulawesi Utara, Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat (MS) hanya di satu daerah dari minimal 11 kabupaten/kota.

Hasil ini kata Nazaruddin, tidak sesuai dengan data yang dimiliki partai besutan Amien Rais tersebut.

"Ini bagi kami luar biasa mengejutkan karena bahkan di satu daerah ada yang dinyatakan bahwa kami datanya nol, sama sekali tidak melaksanakan input data ke KPUD atau datanya tidak ada yang MS," ujarnya.

Baca Juga: Mahfud MD Bantah Tudingan Amien Rais Pemerintah Jegal Partai Ummat: Itu Urusan KPU!

Padahal kata Nazaruddin, Partai Ummat telah menginput data dan menjalani verifikasi faktual perbaikan dengan didatangi langsung oleh verifikator atau melalui dokumen video yang diserahkan kepada anggota KPU.

Dia juga mengatakan, sesuai petunjuk dari KPU kepada partai politik karena kesulitan teknis dari pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan, maka disamping verifikasi secara faktual fisik, juga dimungkinkan untuk melalui video recording (perekaman video).

Partai Ummat kata Nazaruddin, menempuh langkah tersebut, tetapi justru ditolak oleh KPU beberapa kabupaten.

Baca Juga: Upaya Penjegalan Partai Ummat Sistematis, Eks Komisioner KPU: Disengaja, Arahan dari Pusat!

"Ini yang banyak ditolak oleh beberapa kabupaten contohnya misalnya di NTT, di NTT itu kami di 12 daerah yang lain itu nggak ada masalah, tetapi di lima daerah di NTT itu ditolak. Sedangkan di Sulut, itu kita mengalami kesulitan hampir semua daerah itu mekanisme itu ditolak," ujarnya.

Selain itu, Nazaruddin menyebut terdapat temuan adanya formulir yang ditandatangani anggota Partai Ummat untuk partai lain.

"Mereka ditanya nama alamat, KTP tetapi tidak ditanya KTA tetapi disuruh tandatangan formulir, ternyata itu adalah formulir partai lain," ujarnya.

Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover