Sikap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah menjadi sorotan publik. Lantaran, Heru dituding tengah membersihkan jejak Anies Baswedan di Ibu Kota.
Politikus Partai Nasdem, Bestari Barus turut mengkritisi langkah Heru Budi itu. Bestari mengatakan Heru Budi memang berhak untuk mengevaluasi dan merivisi kinerja Anies, sebagaimana peraturan yang sudah dibuatnya.
“Tergantung pada situasi dan kondisi. Kalau nanti ada bencana, itu bisa berubah. Apabila target yang tercapai tidak bisa maksimal dapat dilakukan hal tertentu. Terkait dengan hal itu, kewenangan dibatasi dengan RPD itu,” ungkap Bestari dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi di kanal Youtube tvOneNews, Kamis (15/12/2022).
Ia menekankan poinnya, yaitu perubahan bisa dilakukan jika telah dilakukan evaluasi terhadap kinerja Anies sebelumnya berdasarkan RDP.
Hal tersebut yang disoroti oleh Bestari, menurutnya, Heru Budi belum pernah mengadakan rapat pimpinan sejak menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta tanggal 17 Oktober 2022.
“Saya menyarankan begini saja, sederhananya, jangan berpikir sendiri. Pak Pj ini kan sampai hari ini saya belum mendengar ada rapim,” ungkap Bestari.
“Kalau Pak Anies itu sendiri tidak terlalu hirau dengan yang banyak dibicarakan, (seperti) perubahan tagline, city branding,” lanjutnya.
Kemudian, ada juga aksi pencopotan sejumlah petinggi BUMD DKI Jakarta. Bestari kembali menegaskan bahwa Heru Budi memang berhak mengubah hal-hal di Ibu Kota namun baiknya tetap dilakukan evaluasi.
“Dapat dilakukan setelah evaluasi. Nah, pertanyaannya apakah baru dilantik 17 Oktober sudah melakukan evaluasi?” tutur Bestari.
