Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menolak keras penggusuran SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat. Dimana gedung sekolah tersebut hendak digusur untuk pembangunan masjid.
Tifatul lantas membandingkan pembangunan gereja dan masjid di Depok, dia mengaku heran dengan Muhadjir sebab saat banyak gereja berdiri di Depok, umat Islam sama sekali tak pernah protes, namun ketika ada pembangunan masjid pemerintah justru terkesan mempersulit.
“Begini Prof., ada 38 gereja dibangun di Depok, kita ummat Islam biasa-bisa saja. Ini satu masjid hendak dibangun, krn banyak orang mau singgah sholat. Kok anda ributkan yaa,” kata Tifatul dilansir Populis.iddi laman twitternya @tifsembiring Minggu (18/12/2022)
Tifatul mengatakan sebenarnya sekola SDN 1 Pondok Cina ini juga tak digusur, lebih tepatnya mereka direlokasi ke tempat lain sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah ini disebutnya sama sekali tak terganggu. Lagipula relokasi gedung sekolah ini agar kegiatan belajar mengajar jauh lebih nyaman, sebab kata dia, hingga kini sudah banyak siswa yang mengalami kecelakaan lalu lintas di depan sekolah mereka.
“Dan SD itu bukan digusur, tapi direlokasi, sdh banyak siswa tertabrak...????,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Menko PMK Muhadjir Effendy dengan tegas menolak penggusuran gedung sekolah SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat untuk pembangunan masjid. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, gedung sekolah jelas tidak bisa digusur dengan alasan apapun sebab pendidikan jelas sangat penting bagi generasi penerus bangsa.
"Tentu saja sangat tidak kita inginkan kalau penghapusan sekolah itu demi untuk tempat ibadah (masjid), karena dua-duanya sangat urgen. Bahkan pendidikan itu lebih penting, kalau ibadah malah bisa di mana-mana," kata Muhadjir.
Muhadjir mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Depok. Ia mengatakan bakal berbicara lagi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait polemik SDN Pocin 1.
"Mestinya Pemprov (Jawa Barat) juga harus ikut bertanggung jawab," ujarnya.
