Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berhenti melakukan operasi tangkap tangan (OTT) para koruptor.
Baca Juga: KPK Kena Omel Opung Luhut: Jangan Sedikit-sedikit Tangkap, Nggak Bagus Itu!
Habiburokhman mengatakan pernyataan Luhut mesti dipahami secara utuh, omongannya ini tersebut tidak membuatnya secara otomatis dicap sebagai pejabat negara yang anti pemberantasan korupsi.
"Kita jangan respons pernyataan Pak LBP (Luhut Binsar Panjaitan) sepotong-sepotong lalu buat judgement, beliau anti pemberantasan korupsi," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (20/12/2022).
Habiburokhman melanjutkan, pernyataan Luhut jelas mempunyai maksud yang sangat baik sebab dia di sisi lain meminta lembaga antirasuah itu untuk menggencarkan upaya pencegahan korupsi.
Menurutnya Luhut ini justru membuat upaya pemberantasan korupsi di negeri ini semakin semakin maksimal, sebab jika hanya sekedar OTT tanpa adanya upaya pencegahan, maka praktik korupsi jelas tetap tumbuh subur.
"Kalau saya baca lengkap maksud beliau bagus, yakni maksimalkan pencegahan dengan digitalisasi. Jadi kalau semua proses pengadaan dan pelayanan sudah didigitalisasi maka semakin minim peluang penyimpangan," kata Habiburokhman.
Habiburokhman kemudian mencontohkan penerapan konkret pencegahan dengan sistem digitalisasi, ialah penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).
"Sekarang ada ETLE yang memangkas perilaku transaksi suap di jalan raya. Kalau semua sudah transparan maka dengan sendirinya OTT akan turun," kata Habiburokhman.
