Langsung Dicap 'Sombong', Opung Luhut yang Minta KPK Setop OTT Buat Geleng-geleng! Kebayang Gak kalau Dia Jadi Presiden?

Langsung Dicap 'Sombong', Opung Luhut yang Minta KPK Setop OTT Buat Geleng-geleng! Kebayang Gak kalau Dia Jadi Presiden? Kredit Foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kalau operasi tangkap tangan (OTT) itu membuat negeri ini jelek dan meminta KPK tidak sering menggelar OTT. 

Pernyataan Luhut ini rupanya mendapat respons dikalangan publik. Salah satu yang menyoroti adalah pegiat media sosial, Umar Hasibuan ata yang akrab dipanggil Gus Umar.

Baca Juga: Katanya Emang Punya Ambisi Berkuasa, Atasannya Anies Dulu: Jangankan Kelompok Radikal, Anies Bakal Tetap Terima Meski Didukung Jin Iprit

Ia mengatakan kalau tak bisa membayangkan jika Luhut menjadi presiden. Menurutnya, kalau bukan karena OTT, tak mungkin Setya Novanto bisa ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kebayang gak kalau dia jadi presiden? Kalau gak karena ott kita gak akan pernah lihat setnov bisa ditangkap KPK. Sombong," kata dia dari twitter @UmarHasibuan77 yang dikutip Populis.id pada Rabu (21/12/2022).

Baca Juga: Jadi Perdebatan soal Pecahan Uang Mahar Kaesang Pangarep, Kader Demokrat: Kalau Menyangkut Jokowi Emang Banyak Orang Jadi Bodoh Sih...

Mengingat kembali soal Setya Novanto, dia divonis hukuman penjara 15 tahun penjara lantaran terlibat kasus korupsi e-KTP senilai Rp 2,3 triliun.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan kepada KPK agar tidak perlu lagi melakukan OTT jika digitalisasi diterapkan di berbagai sektor. Menurutnya, OTT sangat tidak baik bagi keberlangsungan bernegara.

"Bukan jelek, ya jelek buat kita dong, karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” kata Luhut kepada wartawan pada Selasa (20/12/2022).

Baca Juga: Di Grup WhatsApp Duren Tiga Ada 'Tuhan Yesus', Gak Cuma Itu! Ada Nama Lainnya Dalam Grup yang Dibuat Ricky Rizal, Nama-nama Itu...

Dalam sambutannya menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK bersama sejumlah kementerian/lembaga di kawasan Jakarta Pusat, Luhut mengemukakan dampak positif dari digitalisasi.

Salah satunya, sudah terdapat 14 pelabuhan di Indonesia yang terdigitalisasi. Hal itu menurutnya harus disambut positif. Ditargetkan, selanjutnya harus ada 149 pelabuhan kecil terdigitalisasi. Lebih jauh, dia memaparkan soal E-Katalog yang merupakan salah satu contoh digitalisasi. Di dalamnya bisa dimasukan perputaran uang senilai Rp1.600 triliun.

Baca Juga: Dari Di-kick Sampai Ada Nama Tuhan Yesus di grup WA Duren Tiga, Kuasa Hukum Bharada E Beri Respons Tak Terduga

"Yaitu Rp1.200 triliun dari belanja pemerintah dan Rp400 triliun belanja dari BUMN. Itu sama dengan 105 miliar dolar (Amerika Serikat)," kata Luhut.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover