Lebih lanjut, ia mengingatkan, korupsi seharusnya dilihat sebagai masalah yang serius bahkan ia berharap agar para pejabat lebih peduli untuk ikut membasmi praktik rasuah.
"Kita semua tentu berharap pejabat-pejabat negara melihat korupsi itu sebagai masalah serius. Tidak baik kemudian tidak peduli atau permisif terhadap praktik korupsi. Apakah masih belum bisa memahami dampak dari korupsi yang begitu besar?" katanya.
Menurutnya, pemberantasan korupsi dilakukan dengan tiga pola secara bersamaan, yakni penindakan, pencegahan, dan pendidikan.Jika upaya ini tidak dilaksanakan berbarengan, maka upaya pemberantasan rasuah tak akan maksimal.
"Kalau penindakan tidak dilakukan, pencegahan dan pendidikan tidak akan berdampak efektif," katanya.
Sebelumnya, Luhut menyampaikan kepada KPK agar tidak perlu lagi melakukan OTT jika digitalisasi diterapkan di berbagai sektor. Menurutnya, OTT sangat tidak baik bagi keberlangsungan bernegara.
"Bukan jelek, ya jelek buat kita dong, karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” kata Luhut kepada wartawan pada Selasa (20/12/2022).
Dalam sambutannya menghadiri Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK bersama sejumlah kementerian/lembaga di kawasan Jakarta Pusat, Luhut mengemukakan dampak positif dari digitalisasi.
Salah satunya, sudah terdapat 14 pelabuhan di Indonesia yang terdigitalisasi. Hal itu menurutnya harus disambut positif. Ditargetkan, selanjutnya harus ada 149 pelabuhan kecil terdigitalisasi. Lebih jauh, dia memaparkan soal E-Katalog yang merupakan salah satu contoh digitalisasi. Di dalamnya bisa dimasukan perputaran uang senilai Rp1.600 triliun.
"Yaitu Rp1.200 triliun dari belanja pemerintah dan Rp400 triliun belanja dari BUMN. Itu sama dengan 105 miliar dolar (Amerika Serikat)," kata Luhut.
