Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha soroti Menko bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkritik KPK dan sebut operasi tangkap tangan (OTT) menyebabkan nama Indonesia buruk.
Ketua Indonesia Memanggil (IM) 57 Institute ini meminta Luhut sebagai pejabat resmi negara harus lebih hati-hati membuat pernyataan, apalagi terkait pemberantasan korupsi.
"Jangan sampai pernyataan yang bersangkutan dianggap merepresentasikan sikap pemerintah yang seolah-olah anti OTT," kata Praswad dalam keterangannya pada Rabu (21/12/2022).
Menurutnya, OTT tetap merupakan cara ampuh melenyapkan korupsi. Karena anti OTT berarti menutup salah satu cara efektif memberantas.
"Apakah memang sikap Luhut merepresentasikan sikap Pemerintah (anti OTT)," ujarnya.
Ia pun meminta Luhut belajar lagi soal pemberantasan korupsi di era digital. Sebab, hal tersebut tidak semudah apa yang di gembar-gemborkan oleh Luhut. Ia menyinggung E-Katalog dan E-Procurement sangat rapuh dan lemah menghadapi korupsi model arisan.
"Para vendor bersepakat untuk bersama-sama memenangkan pihak tertentu dengan imbalan tertentu sehingga tidak cukup sampai disitu (pemberantasan korupsi lewat digitalisasi)," katanya.
Kata dia, kejahatan korupsi tergolong canggih dan melibatkan banyak pihak hingga sulit dideteksi.
"Sampai saat ini, rakyat yang terus-terusan dibohongi dan dirampok uang pajaknya oleh koruptor yang semakin canggih dan culas," paparnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK agar tidak sering melakukan penindakan atau penangkapan terhadap koruptor.
"Kita kalau mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
