Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soroti pernyataan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan yang sebut seringnya operasi tangkap tangan (OTT) buat negara menjadi buruk dan mengusulkan digitalisasi pada berbagai sektor, termasuk pemerintahan.
"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya," kata Mahfud dari akun Instagram resminya @mohmahfudmd yang dikutip Populis.id pada Rabu (21/12/2022).
Maka, pemerintah pernah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai tujuannya agar saat terjadi transaksi tidak dapat memberi celah pada korupsi.
Menurutnya, saat ini pemerintah sedang menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Pekan ini Men-PANRB sudah mengirimkan draft SPBE kepada Presiden (Joko Widodo) untuk ditandatangani sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tak mudah untuk berkorupsi," kata dia.
"Jadi Pak Luhut benar. Apanya yang salah?" sambungnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK agar tidak sering melakukan penindakan atau penangkapan terhadap koruptor.
"Kita kalau mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
