Kepala Staf Presiden Moeldoko mewanti-wanti adanya politik identitas yang memecah belah masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya politik identitas memang sangat mengerikan, namun hal ini bisa saja dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencapai kekuasaannya.
Mantan Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengatakan, jangan sampai politik identitas dan politisasi agama dibiarkan mengoyak persatuan masyarakat pada Pilpres nanti. Untuk itu dia meminta masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati pada praktik politik seperti ini.
Baca Juga: Opung Luhut Larang KPK OTT, Eh… Kena Sembur Novel Baswedan, Kata-katanya Telak Banget!
"Menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan akan menjadikan agama rentan terlibat dalam konflik sosial," kata Moeldoko dihadapan 1.200 peserta dialog kebangsaan di Sumatera Utara Rabu (22/12/2022).
Awalanya, Moeldoko menyerukan pentingnya moderasi beragama untuk memperkokoh toleransi dan meneguhkan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.
"Dalam konteks berkebangsaan, jangan lagi bicara mayoritas dan minoritas," kata dia.
Ia mencontohkan kejadian saat puncak pandemi Covid-19, di mana masyarakat bahu-membahu bersama untuk pulih.
"Seandainya gotong royong ini terus dilakukan, bangsa ini akan menjadi kuat, tidak lagi harus menunggu common enemy,," kata Moeldoko.
Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024, kata Moeldoko, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat tegas menyatakan komitmen mendorong implementasi moderasi beragama di Indonesia.
Berikutnya, Moeldoko juga menyinggung bagaimana Indonesia pada awal November 2022 lalu telah menyelenggarakan Religion Forum of 20 (R20). Acara ini dihadiri sekitar 464 pimpinan agama-agama dari 32 negara sebagai bagian dari agenda G20.
Moeldoko menjelaskan bahwa dalam pertemuan R20 tersebut disepakati setidaknya tiga hal. Mulai dari pemimpin agama harus tegas menolak politisasi identitas, para pemuka agama diandalkan untuk membimbing umatnya dalam mengatasi krisis dan agama harus menjadi solusi bagi perdamaian dunia.
"Mohon bisa bersama-sama kita terlibat secara langsung untuk membangun negara ini. Membangun negara tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah, tapi butuh peran semua elemen masyarakat," ujarnya.
