Opung Luhut Harus tau Nih, 'Tindakan Korupsi Seharusnya Dilakukan Zero Toleransi!'

Opung Luhut Harus tau Nih, 'Tindakan Korupsi Seharusnya Dilakukan Zero Toleransi!' Kredit Foto: Akurat

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva tak sependapat dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkritik KPK karena kerap menindak koruptor. Luhut mengklaim operasi tangkap tangan (OTT) menyebabkan nama Indonesia buruk.

Hamdan menegaskan, kejahatan korupsi sejatinya mesti mendapat atensi tinggi. Salah satu caranya tak menoleransi tindakan korupsi dengan dalih apapun. 

"Terhadap tindakan korupsi seharusnya dilakukan zero toleransi atau tidak ada toleransi," kata Hamdan dilansir dari republika pada Rabu (21/12/2022). 

Baca Juga: Langsung Dicap 'Sombong', Opung Luhut yang Minta KPK Setop OTT Buat Geleng-geleng! Kebayang Gak kalau Dia Jadi Presiden?

Hamdan memandang, jika korupsi diberi toleransi maka akan menjadi hal biasa. Ia khawatir, korupsi bakal dianggap lazim di masyarakat tanpa ada tindakan tegas seperti OTT ala KPK. 

"(korupsi) Pada akhirnya akan merusak sendi-sendi kehidupan negara, merusak pelayanan publik, merusak rasa keadilan yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi lntegritas negara," ujar Hamdan. 

Baca Juga: Ucapan Luhut Binsar jadi Pro Kontra, Menkopolhukam: Tak Salah Dong Pak Luhut, Daripada Kita Selalu Dikagetkan oleh OTT?

Hamdan menjelaskan, KPK justru bisa disalahkan kalau tak melakukan OTT saat tersangkanya memang tertangkap tangan. Menurutnya, tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK justru seharusnya diganjar apresiasi, bukan kritikan. 

"Hal yang tidak bisa dibenarkan kalau dinyatakan OTT padahal bukan OTT, tetapi hanya pengembangan dari penyelidikan dan pengembangan penyidikan, yang peristiwanya pidananya tidak pada saat dilakukan OTT," ucap Hamdan. 

Baca Juga: Opung Luhut Minta KPK Setop OTT, Wakilnya Jokowi Langsung Angkat Suara, Omongannya Menggelegar

Di sisi lain, Hamdan menyebut digitalisasi tentu sangat baik bagi efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Ia pun sepakat bahwa digitalisasi akan memperkecil hingga menutup ruang untuk korupsi.

"Karena itu pemerintah harus cepat mengembangkan dan melakukan digitalisasi urusan pemerintahan, khususnya pelayan publik dalam semua bidang. Tetapi karena sedang melakukan digitalisasi bukan halangan untuk melakukan OTT," ucap Hamdan. 

Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover