Monarki di Era Modern
Napoleon Bonaparte melembagakan jenis monarki baru—“monarki nasionalis”, bahwa raja memerintah atas nama aspirasi nasionalis masyarakat dan dorongan untuk kemerdekaan.
Napoleon mendasarkan kekuasaannya pada instrumen Revolusi Prancis, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara.
Dia merupakan seorang raja absolut yang mengangkat anggota keluarganya sebagai penguasa di beberapa negara Eropa yang telah jatuh di bawah kendalinya.
Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, raja-raja baru berkuasa di Yunani dan provinsi-provinsi Arab (terutama Mesir dan Suriah) dan di negara-negara yang telah memperoleh kemerdekaan dari Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Austro-Hungaria (lihat Austria-Hongaria).
Para raja di era ini ingin menekankan identitas modern negara mereka, dan dengan demikian mereka berusaha menggunakan gelar kekaisaran mereka sebagai bukti modernitas.
Raja-raja nasionalis menghadapi gelombang gerakan oposisi besar di pertengahan abad ke-20, yang disebut antikolonial, nasionalis, atau Marxis.
Gerakan-gerakan ini menganggap semua monarki sebagai benteng dari tatanan lama dan usang yang harus diberantas.
Para raja dipersalahkan atas ketidakadilan sosial, korupsi politik, dan keterbelakangan ekonomi, dan akibatnya mereka digulingkan. Monarki telah memperoleh citra sistem yang kalah dan ketinggalan zaman.
Namun, di tengah-tengah ini, muncul sekelompok monarki Eropa yang beradaptasi dengan tantangan baru yakni, "monarki konstitusional."
Contoh kontemporer terkemuka di antaranya adalah Inggris, Belgia, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Denmark.
Di negara-negara bagian ini, warisan tawar-menawar politik telah ada, menyaksikan transfer otoritas raja secara bertahap ke berbagai kelompok masyarakat.
Raja berfungsi sebagai kepala negara pemersatu dan simbolis yang melakukan tugas-tugas seremonial, sedangkan tradisi dan upacara monarki telah menjadi aset nasional yang melambangkan kesinambungan sejarah.
Pada awal abad ke-21, contoh monarki tradisional sebagian besar terbatas pada dunia Arab. Ini termasuk enam negara kaya minyak yang terletak di sepanjang Teluk Persia—Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman—serta Yordania dan Maroko.
Dalam kasus negara-negara Teluk Persia, monarki lokal telah berkembang pesat dengan mencangkokkan diri mereka ke dalam kerangka kesukuan yang ada.
Baca Juga: Ngabalin Ngaku Jadi Raja Penjilat, Anak Buah AHY Ngegas, Bawa-bawa PSK yang Melacur Demi Keluarga
Sistem seperti itu berbeda secara signifikan dari konsep monarki yang ditemukan di bagian lain dunia karena kekuasaan berada di tangan keluarga penguasa—suatu entitas luas yang anggotanya dapat berjumlah ribuan—bukan di tangan satu individu.
