Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla angkat bicara menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mulai mewani permainan politik identitas serta politisasi agama pada Pilpres 2024 mendatang.
Jusuf Kalla mengatakan pelaksanaan pemilu di Indonesia telah diatur oleh Undang-undang, jadi gelaran pesta demokrasi lima tahunan ini kata dia mesti beracuan pada peraturan tersebut.
“Undang-Undang Pemilu kan ada aturannya. Ada boleh, ada tidak boleh. Kita ikut itu,” ujar JK, dilansir dari tayangan Catatan Demokrasi pada Rabu (21/12).
Jusuf Kalla menegaskan, politik identitas tidak akan mampu mengoyak persatuan di Indonesia selama masyarakatnya tetap berpegang teguh pada semboyan Bhineka Tunggal Ika.
“Kita memahami Bhinneka Tunggal Ika bahwa kita berbeda dan kita bersatu. Dan saya kira itu merupakan prinsip pokok,” ujar JK.
“Yang penting juga jangan seakan-akan identitas itu dikerdilkan. Jangan asal ini identitas. Sedikit-sedikit identitas. Anies bapaknya politik identitas, apanya?" tambahnya memungkasi.
Sebelumnya, dalam acara konsolidasi Bawaslu pada Sabtu (17/12), Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak agar tidak memberikan ruang pada politik identitas, politisasi agama, politik SARA, dan sebagainya.
Baca Juga: Tingkat Keterpilihan Anies Baswedan Lampaui Prabowo dan Ganjar, Paloh Malah Bimbang, Kok Bisa?
Jokowi mengingatkan bahayanya politik identitas karena bisa menjadi peluang bagi pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara dan bangsa.
