Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan membuat pernyataan kalau operasi tangkap tangan (OTT) itu membuat negeri ini jelek. Bahkan ia meminta KPK tidak sering menggelar OTT.
Namun, menurut Pengamat Politik Emrus Sihombing pernyataan yang dikeluarkan Luhut ini tak bagus dan sangat berpotensi melemahkan KPK.
"Sekaligus memberi angin segar kepada calon koruptor dan menguntungkan posisi perilaku koruptif," kata Emrus dari keterangan tertulis yang diterima Populis.id pada Kamis (22/12/2022).
Kata dia, justru yang tidak bagus itu perilaku koruptif yang dilakukan pejabat publik, termasuk menteri.
"Bukan OTT-OTT sebagai bagian pemberantasan korupsi yang tidak bagus. Ingat, hingga saat ini korupsi sudah menjadi patologi sosial yang kronis di negeri kita," ujarnya.
Menurutnya, OTT justru bagus dilakukan, sebab dilakukan dengan terencana dan diproses hukum.
"Korupsi masih berjilid-jilid terjadi di negeri ini. Bagaimana jadinya jika OTT-OTT tidak dilakukan," katanya.
Harusnya, kata dia, sepanjang masih terjadi OTT, pejabat publik termasuk menteri harus malu sendiri, bukan malah mengatakan OTT jelek untuk negeri.
"Sangat tidak tepat LBP mengatakan yang dimuat banyak media bahwa OTT yang jamak dilakukan KPK membuat jelek nama Indonesia," tuturnya.
Malah sebaliknya, semakin banyak OTT dilakukan oleh KPK, justru membawa nama Indonesia lebih baik.
"Bagus dan mendorong masuknya investasi ke Indonesia. OTT-OTT sebagai salah satu bukti kuat bahwa negeri ini terus berkomitmen lepas dari cengkraman para koruptor," paparnya.
"Untuk itu, saya menyarankan agar LBP segera menarik pernyataan tersebut dan tidak ada salahnya LBP minta maaf di ruang publik karena pernyataan tersebut sangat bertolakbelakang dengan pendidikan anti korupsi di tengah masyarakat," pungkasnya.
