Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta KPK tak kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena membuat nama Indonesia menjadi jelek.
“Saya agak tertawa sedikit ya, mungkin pada waktu itu beliau guyon ya,” tutur Susno dalam tayangan Youtube Susno Duadji dilansir pada Senin (26/12/2022).
Menurutnya, pernyataan Luhut seperti guyonan karena disampaikan oleh seorang Menteri senior.
“Saya anggap guyon aja kalau nggak guyon ya, keterlaluan. Maka, seorang Menteri yang berpengaruh mencegah atau melarang kPK untuk tidak sering-sering OTT,” tuturnya.
Menurut Susno, bagaimana mungkin Menteri melarang KPK yang fungsinya memang untuk memberantas korupsi.
“Bagaimana mungkin, Menteri melarang atau mengimbau KPK yang sekarang inilah sebagai garda terdapan pemberantasan korupsi dan hampir 100 persen, ya, perkarakorupsi yang ditangani KPK itu sampai ke Pengadilan dan divonis dan 90 persen lebih perkara itu dengan OTT,” ungkapnya.
Susno juga sempat menyebutkan, baru-baru ini ada dua hakim agung dari Mahkamah Agung yang kena OTT. Hal tersebut, dinilai sudah tepat.
“Beberapa gubernur pernah, Menteri pernah. OTT semua. Kepala daerah, wali kota udah nggak terhitung lagi,” ungkapnya.
Ia juga menilai jika KPK tak melakukan OTT, maka akan lumpuh seperti bebek.
“Jadi saya agak gimana, ya, agak tanda tanya gede. Apa ya, Pak LBP bilang begitu. Kalau bilang begitu bener, apa yang beliau maksud jangan sampai OTT,” lanjutnya.
Menurutnya, OTT merupakan senjatanya KPK, supaya tertangkap tangan, supaya pelaku korupsi tak bisa berkutik. Dirinya menyatakan, tertangkap tangan itu di dalam KUHP inilainya paling tinggi. Pelakunya tak bisa berkutik lagi. Pasalnya, dalam OTT, alat bukti ada, pelakunya tengah melakukan tindak pidana korupsi.
“Jadi itu (OTT) yang paling mujarab,” tuturnya.
