Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2022 yang diadakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Prestasi ini berhasil diraih di tengah isu miring yang menerpa PSI.
Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan prestasi ini sebagai bukti bahwa situasi internal partainya dalam keadaan yang baik, walaupun belakangan ada beberapa kader elitnya yang memilih mengundurkan diri.
"Ini pun adalah sebagai bukti juga, PSI DKI Jakarta tidak terganggu dengan apa yang sedang terjadi di internal partai kami," kata Elva kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Seperti diketahui, ada beberapa tokoh PSI yang kini memilih mengundurkan diri seperti Ketua Bapilu PSI Rian Ernest, Tsamara Amany, Surya Tjandra, Sunny Tanuwidjaja bahkan Ketua DPW DKI Michael Victor Sianipar. Namun, hal itu dinilai tidak berpengaruh terhadap situasi internal PSI.
"Dalam hal ini, artinya apapun yang sedang terjadi, PSI Jakarta memang dalam kondisi yang prima. Kami dalam kondisi yang solid dan bisa stabil menghadapi apapun yang terjadi," ujarnya.
Dalam nominasi penghargaan itu, terdapat 19 partai yang mengikuti monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi DKI. PSI berhasil meraih peringkat pertama, kemudian disusul Partai NasDem, dan di urutan ketiga diraih Partai Golkar.
Elva mengatakan, penghargaan ini diraih bukan dengan cuma-cuma. Karena selama ini PSI DKI selalu berupaya melakukan keterbukaan informasi sebagaimana yang diarahkan Komisi Informasi.
"Artinya kami sudah membuka informasi apapun terkait parpol, baik itu laporan kinerja, laporan keuangan. DPW PSI DKI melakukan hal tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Panas! Orangnya Megawati Kena Dicaci Maki Loyalis Anies Baswedan: Nggak Beradab, Manusia Bejat
Elva menilai, keterbukaan informasi menjadi satu hal yang penting. Sebab publik harus mengetahui secara jelas apa isi dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap parpol.
"Jadi parpol tidak lagi menjadi lembaga yang tertutup atau eksklusif. masyarakat harus tahu ngapain aja sih parpol. Dana, misal hibah bantuan dari Kesbangpol, itu digunakan untuk apa saja. Jadi masyarakat punya hak untuk tahu," ungkapnya.
