Pengamat politik Rafif Pamenang menilai bahwa posisi Partai NasDem di Kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak terlalu kuat.
Sehingga menurutnya, jika Jokowi ingin mendepak NasDem dari Kabinet Indonesia Maju tentu tidak akan berpengaruh terhadap stabilitas politik.
"NasDem bukan partai yang dominan atau kuat. Beda ceritanya jika misalnya Gerindra masih menjadi oposisi, maka (NasDem) menjadi penting bagi Jokowi untuk mengimbangi kekuatan Gerindra di parlemen," ujar peneliti Populi Center ini, dikutip dari RMOL pada Rabu (28/12/2022).
Baca Juga: Siswono Yudo Husodo Resmi Mundur dari Wantim Nasdem, Gegara Deklarasi Anies Jadi Capres?
Lebih lanjut dia menjelaskan, posisi Partai Gerindra justru lebih strategis dibanding NasDem di kabinet.
Pasalnya, kata Rafif, partai besutan Prabowo Subianto itu merupakan salah satu partai besar yang dibutuhkan Presiden Jokowi.
“Itu lebih strategis dibandingkan Nasdem. Maka, tidak mengherankan apabila Nasdem menjadi partai yang lumayan banyak disorot (untuk di-reshuffle). Karena me-reshuffle Nasdem itu tidak melemahkan dukungan Jokowi di parlemen,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Habis-habisan 'Dicengin' Cak Nun dalam Acara Sinau Bareng Maiyah
Posisi tawar NasDem akan semakin lemah, karena partai besutan Surya Paloh ini belum pernah menjadi oposisi pemerintahan Jokowi. Beda halnya dengan Gerindra yang sempat satu periode di luar pemerintahan.
"Hal itu yang membuat Nasdem dari sisi dukungan politik penyokong kabinet Jokowi dia tidak terlalu strategis,” tutup Rafif.
Sebelumnya, kecang isu reshuffle kabinet, Presiden Jokowi telah menyatakan akan membuka peluang perombakan kabinet.
Baca Juga: Heboh Potensi Badai Dahsyat Hari Ini, Jokowi: Ikuti Semua Informasi dari BMKG
Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti kapan waktu reshuffle kabinet tersebut.
Sementara itu, politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat menyarankan Jokowi untuk mengevaluasi dua menteri NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi. Semua menteri juga dievaluasi. Supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya,” ungkap Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12).