Partai NasDem dan Anies Baswedan kerap menjual narasi perubahan untuk menarik simpati suara pemilih pada Pilpres 2024.
Memang Anies kerap diasosiasikan sebagai antitesis atau oposisi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang bisa membawa perubahan lebih baik di tahun 2024.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai narasi perubahan yang digaungkan NasDem dan Anies hanya jargon politik tak bermakna.
Baca Juga: Sandiaga Uno Bantah Gabung PPP: Saya Masih Kader Gerindra!
Dia menyebut bahwa saat ini publik tak melihat Anies dan NasDem benar-benar akan membawa perubahan, sebagai antitesis pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ketidakpercayaan itu, menurut Adi, bukan tanpa alasan. Pasalnya, Anies sejauh ini tidak berani menyatakan dengan lantang menolak melanjutkan program pemerintah Jokowi yang ugal-ugalan.
Salah satu program Jokowi yang menurutnya perlu ditolak Anies adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Sebab, proyek IKN itu dibuat secara ugal-ugalan.
Baca Juga: Prabowo Habis-habisan 'Dicengin' Cak Nun dalam Acara Sinau Bareng Maiyah
"Publik (mengharapkan) NasDem atau Anies bicara secara lantang, kalau menang jadi presiden, semua legacy yang sudah dilakukan Jokowi ditolak. Kan misalnya, poros perubahan itu mengandaikan IKN itu proyek ugal-ugalan," tegas Adi dalam acara Dua Sisi TVOne, dikutip Jumat (30/12/2022).
Tak hanya soal IKN, Adi menilai seharusnya Anies juga berani bicara lantang menolak pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan di era Jokowi.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika Anies berani bicara dengan lantang menolak program Jokowi maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu baru bisa dianggap mewakili kelompok oposisi.
Baca Juga: Kubu Banteng Terbelah! Pengamat: Elite PDIP Ngotot Capreskan Puan, Suara Akar Rumput Inginkan Ganjar
"Kalau itu yang dilakukan, Anies yang dianggap sebagai representasi kelompok oposisi, perubahan politik, Anies akan naik kembali. Itu yang diharapkan publik," ucapnya.
Sejauh ini memang Anies tidak pernah menolak pembangunan IKN. Ia bahkan mengaku akan melanjutkan proyek IKN tersebut.
Anies menegaskan proyek IKN telah diatur dalam Undang-Undang sehingga wajib baginya untuk menjalankan.
"Jadi, itu ada Undang-Undangnya (IKN). Selama Undang-Undang itu masih ada, siapapun yang dilantik jadi pejabat negara, kita harus melaksanakan Undang-Undang. Kadang-kadang, kita ini membayangkan seperti perusahaan swasta, ini negara yang diatur Undang-Undang Dasar. Jadi, kita bekerja berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang menjadi pegangan kita," tegas Anies dalam sebuah wawancara eksklusif yang tayang di Net TV.
