Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu nomoe 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ia menilai, Perppu tersebut malah anti demokrasi.
"Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi," tutur AHY dalam keterangannya, Senin (2/1/2023) malam.
Menurutnya, Perppu tersebut dianggap tidak mempunyai urgensi. Adanya putusan MK yang mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja inkonstitusional seharusnya diperbaiki. Bukan malah diganti dengan Perppu yang tak partisipatif.
“Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argument kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan jika terbitnya Perppu malah menandakan esensi demokrasi yang diabaikan oleh pemerintah.
“Lagi-lagi esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite, janganlah kita menyelesaikan masalah, dengan masalah,” ungkapnya.
AHY menilai, dengan adanya Perppu itu masyarakat khususnya kaum buruh protes.
"Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dalam lubang yang sama," tuturnya.
Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.
