Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri (Puput) mengungkapkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo bisa menjadi modal kampanye bagi para menteri yang akan berlaga di Pilpres 2024.
Menurut Puput, tidak masalah ketika menteri menggunakan hasil survei tersebut untuk menjadi modal utama dalam kampanye Pilpres 2024.
“Tentu tidak salah jika kemudian pemerintah, presiden, dan menteri menggunakan hasil survei itu untuk menunjukkan gigi hasil kerja mereka. Apalagi dalam konteks kepemiluan,” kata Puput di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Baca Juga: NasDem Jabar Makin Moncer Sejak Anies Baswedan Jadi Capres
Puput mengungkapkan pihak yang berkompetisi dalam pemilu adalah para politisi. Catatan hasil kerja dan pengalaman, termasuk hasil survei kepuasan publik seperti ini tentu umum digunakan.
“Program yang dijalankan pun, jika memang diinginkan publik dan mendapatkan kepuasan tinggi publik, dapat menjadi ikon dari figur menteri/presiden itu dan dijanjikan sebagai program lanjutan lagi jika terpilih atau menang pemilu,” ujarnya.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 71,3 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Mengejutkan! Presiden Jokowi Sebut Reshuffle Kabinet Besok
Alasan responden puas didominasi oleh kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil (41,2 persen), disusul oleh kebijakan pembangunan infrastruktur jalan (24,4 persen). Artinya kepuasaan publik terdongkrak oleh sektor ekonomi.
Meski demikian, Puput menegaskan hal yang penting adalah tidak berhenti pada tataran survei. Harus ada evaluasi lebih jauh atas program tersebut.
“Termasuk misalnya sejauh mana menyelesaikan akar masalah di masyarakat, sejauh mana perencanaan dan implementasinya efektif, serta apa yang masih harus dilakukan dan dikembangkan dari program yang sudah ada,” pungkas Puput.
Baca Juga: Fahri Hamzah Bongkar Sifat Asli Anies Baswedan: Ternyata 'Cari Aman' Sejak Zaman SBY!
Di Kabinet Indonesia Maju kini ada sejumlah menteri yang digadang untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sejak periode kedua pemerintahan Jokowi mengorkestrasi tim ekonomi kabinet.
“Airlangga dengan kebijakan, saya melihat bagaimana pasca-kenaikan BBM banyak sekali upaya yang dilakukan Menko Perekonomian, untuk melihat misalnya terkait dengan masyarakat yang terdampak, mendapatkan perhatian,” kata pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah.
Lihat Sumber Artikel di JPNN.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan JPNN.com.
