Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sempat berseteru dengan ekonom senior Rizal Ramli mengenai Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).
Menanggapi Mahfud Md, pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Mahfud Md sudah kehilangan kecerdasannya.
“Jadi makin lama makin dangkal keterangan istana, katanya demi rakyat, rakyat kan bilang ini enggak urgent (Perpu Ciptaker),” tutur Rocky Gerung dalam kanal Youtubenya dilansir pada Senin (9/1/2023).
“Jadi berbagai macam alasan apa kedarutaran di situ, Pak Mahfud kehilangan kecerdasan akademis atau bahkan kecerdasan etis untuk memberi sikap,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Rocky juga menduga bahwa Mahfud Md sebenarnya tahu Perppu tersebut mempunyai dampak buruk.
“Pasti beliau tahu kalau itu buruk, jadi enggak usah tambah-tambah deh. Pak Mahfud juga nyari gara-gara terus sih,” tutur Rocky.
“Kita tahu percakapan di istana tidak pernah final, jadi makin Pak Mahfud ngomong makin tahu istana enggak punya alasan. Kan alasan Jokowi perang Ukraina, alasan Pak wapres investor, nah Mahfud bilang demi rakyat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Mahfud menegaskan bertanggung jawab bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja sah.
"Iya sah kalau urusan sah. Saya yang tanggung jawab bahwa ini (Perppu Cipta Kerja) sah," kata Mahfud saat menjelaskan penerbitan Perppu Cipta Kerja kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/1/2023).
Ia juga menegaskan Perppu Ciptaker diterbitkan pemerintah sebagai antisipasi ancaman situasi ekonomi global.
Apabila dirinya tak mengikuti sidang kabinet, mungkin dirinya sudah ikut mengkritik penerbitan Perppu Cipta Kerja.
Namun, karena mengikuti sidang-sidang kabinet, maka ia mengetahui situasi global yang mengancam, perlu diantisipasi pemerintah dengan sebuah kebijakan strategis lewat perundang-undangan.
Baca Juga: Terang-terangan Megawati Sudah Pegang Sosok Capres PDIP, Puan: Enggak Usah Bingung Harus Si…
"Saya bicara dunia global seperti di sidang-sidang kabinet, saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet mungkin saya ikut mengkritik Perppu Cipta Kerja. Tapi karena saya ikut sidang kabinet saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan tanpa harus melanggar undang-undang meskipun tidak membuat undang-undang, yaitu Perppu Cipta Kerja," tuturnya.
