Isu Reshuffle Masih Hangat, Ini Dia Deretan Menteri yang Bakal Dicopot Jokowi

Isu Reshuffle Masih Hangat, Ini Dia Deretan Menteri yang Bakal Dicopot Jokowi Kredit Foto: WE

Isu reshuffle kabinet Presiden Jokowi hingga kini semakin hangat diperbincangkan sejak isu tersebut mulai berembus beberapa waktu lalu. Terlebih, isu ini semakin menguat setelah muncul kasus mafia PCR yang diduga melibatkan sejumlah menteri di sekeliling Jokowi.

Adapun sejak awal isu reshuffle santer digaungkan, sudah banyak deretan nama menteri dari berbagai pos di Kabinet Indonesia Maju yang digadang-gadang akan terkena reshuffle Presiden. Yang terbaru, nama Menteri Koorinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir yang dituntut sebagian pihak agar dicopot karena diduga terlibat bisnis PCR.

Seperti diketahui sebelumnya, masyarakat Indonesia sempat digemparkan karena munculnya kebijakan wajib tes PCR untuk seluruh moda transportasi. Banyak yang merasa keberatan karena mereka menilai tes PCR sudah tidak relevan lagi mengingat kondisi pandemi covid-19 sejauh ini sudah melandai. Terlebih, perekonomian mereka masih sebelumnya pulih namun justru malah diwajibkan melakukan tes PCR yang mana jumlah tarifnya dianggap memberatkan dompet mereka.

Hal ini yang membuat masyarakat menduga bahwa terdapat faktor bisnis dibalik kebijakan yang tidak konsisten dan muncul secara tiba-tiba tersebut. Sorotan mereka pun langsung tertuju kepada pemerintah yang mereka anggap menjadi dalang dibalik kebijakan tersebut. Mereka menuding adanya sejumlah sosok di lingkaran pemerintah yang memiliki kepentingan bisnis pribadi dan memanfaatkan kewenangannya atas kebijakan tersebut untuk meraup keuntungan lewat bisnis alat tes PCR.

Dari sekian menteri, nama Luhut dan Erick lah yang menjadi sorotan utama mengingat keterlibatan keduanya dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), yakni perusahaan yang bergerak sebagai penyedia alat tes PCR dan swab antigen. Banyak pihak yang menuntut Presiden Jokowi agar mencopot keduanya, termasuk menteri lain yang terlibat, dari jabatan di kabinet apabila terbukti terlibat dalam bisnis tersebut.

Baca Juga: Luhut dan Erick Thohir Diduga Terlibat Bisnis PCR, Jelas Itu Salah Jokowi

Dugaan terhadap Luhut dan Erick sendiri juga sempat diperkuat oleh pernyataan Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah yang mengungkapkan bahwa kedudukan keduanya sangat  berpeluang untuk disalahgunakan, sehingga tidak heran apabila terdapat dugaan keduanya ikut bermain dalam bisnis PCR tersebut.

"Mereka pejabat publik, tentu peluang penyalahgunaan kekuasaan sangat besar. Meskipun secara personal mereka tidak terlibat langsung," katanya.

Pengamat Politik Ujang Komarudin juga turut berkomentar terkait menteri yang diduga sebagai mafia PCR. Ia mengaku sudah menduga keberadaan para mafia PCR tersebut, lantaran dilihatnya terdapat keanehan dimana vaksin digratiskan, sementara PCR justru berbayar. Ia juga mendesak agar Presiden Jokowi bertindak tegas terhadap menteri-menteri tersebut.

"Jokowi mestinya mencopot atau mengganti menteri-menteri yang diduga isu bisnis PCR tersebut," tegas Ujang.

Hal senada juga sempat diungkapkan oleh Direktur Rumah Politik Indonesai Fernando EMaS terkait dugaan menteri bermain bisnis PCR. Ia menilai hal tersebut memalukan dan sudah saatnya agar Jokowi bertindak tegas terhadap mereka. Ia meminta agar Jokowi segera mencopot menteri-menteri yang memanfaatkan covid-19 tersebut demi memperkaya diri sendiri lewat bisnis PCR.

"Saatnya Jokowi bertindak terhadap para pembantunya yang tidak berpihak pada pemerintah dan rakyat. Jangan sampai Jokowi trlihat lemah karena mempertahankan para menteri yang memperkaya diri sendiri, melalui kebijakan yang dibuat berpihak pada bisnisnya dan kelompoknya," pungkasnya.

Selain para menteri-menteri yang diduga terlibat dalam bisnis PCR tersebut, Fernando juga menyinggung soal menteri lain yang dinilainya pantas untuk terkena reshuffle Presiden Jokowi. Ia menyebut setidaknya ada enam orang menteri yang kemungkinan masuk ke dalam radar reshuffle.

"Pertama, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy. Kedua, Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ketiga, Menko Polhukam Mahfud MD. Keempat, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kelima, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Keenam, Menteri ATR Sofyan A Djalil," paparnya.

Ia menilai, bahwa keenam menteri tersebut memiliki kinerja yang kurang baik dan lambat dalam beberapa waktu belakangan. Menurutnya, Presiden Jokowi membutuhkan figur menteri yang mampu untuk melakukan kinerja cepat dan tepat.

Baca Juga: Pak Jokowi Harus Reshuffle Kabinet, Duh... Kalau Tidak Bisa Bahaya

Sementara itu, Pengamat Komunikasi dan Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga punya versinya sendiri terkait nama-nama menteri yang dinilai layak dicopot dari jabatannya. Menurutnya, menteri yang pantas diganti adalah mereka yang berkinerja rendah, membuat gaduh, dan memanfaatkan jabatannya untuk meningkatkan elektabilitas demi Pemilu 2024.

Adapun menurutnya, terdapat lima menteri yang memiliki kinerja rendah.

"Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin," tuturnya.

Menurutnya, Ida Fauziyah tidak memberikan solusi yang mumpuni dalam mengatasi tingginya pengangguran di Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19.

"Para pengangguran terus bertambah akibat tidak seimbangnya permintaan dengan lowongan kerja yang tersedia," ujarnya.

Kemudian, Menkes Budi dinilainya tidak cukup menonjol dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19. Alih-alih menjadi orang yang terdepan dalam menghadapi Covid-19, peran Budi itu justru diisi oleh Luhut Binsar, Airlangga Hartarto, dan Satgas Covid-19.

"Kalau Budi Gunadi Sadikin harusnya terdepan dalam menanggulangi pandemi covid-19, bukan Luhut, Airlangga, dan Satgas Covid-19," tandasnya.

Sedangkan Tjahjo Kumolo menurutnya adem ayem dan tidak memiliki gebrakan monumental terkait reformasi birokrasi.

"Bahkan gaung revolusi mental sudah tidak terdengar," ucapnya.

Sementara Menkominfo Johnny G. Plate menurutnya memiliki kinerja yang mengerikan karena tidak berbuat banyak dalam membenahi bidang komunikasi Tanah Air, khususnya sistem komunikasi Indonesia yang belum ada.

"Kalau Johnny Gerard Plate sungguh mengerikan karena dia tidak berbuat banyak dalam membenahi bidang komunikasi. Sungguh mengerikan, negara seluas ini tidak mempunyai sistem komunikasi Indonesia," bebernya.

Terlebih, menurutnya, komunikasi publik selama pandemi yang seharusnya jadi tanggung jawab Johnny justru begitu buruk dan malah diambil alih oleh Satgas Covid-19 dan Kemenkes.

Selanjutnya, Menteri Pertania Syahrul Yasin Limpo menurutnya sejauh ini masih belum mampu dalam mewujudkan kemandirian pangan yang mana menjadi salah satu target Presiden Jokowi. Hal ini terbukti dengan impor pangan yang terus meningkat.

"Impor pangan justru terus meningkat. Padahal, salah satu target Presiden Joko Widodo adalah terwujudnya kemandirian pangan," pungkasnya.

Adapun terkait menteri yang membuat gaduh, terdapat empat figur yang menurutnya layak untuk terkena reshuffle.

"Diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Risma, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Mereka ini justru menambah beban presiden akibat tindakannya yang membuat gaduh," katanya.

Seperti diketahui, Erick dan Luhut kini diduga terlibat dalam bisnis PCR dengan mengeluarkan kebijakan wajib tes PCR untuk menggunakan trasnportasi, dimana kebijakan tersebut membuat heboh sebagian besar masyarakat karena dinilai memberatkan perekonomian mereka yang sedang ambruk.

Sementara Mensos Risma beberapa kali menuai kritik dari banyak pihak karena kebiasaannya yang tidak bisa menahan amarahnya. Hal ini berulangkali terjadi dan menjadi sorotan masyarakat karena dianggap tidak pantas sebagai seorang figur publik menunjukkan sikap emosional yang tidak stabil.

Sedangkan KSP Moeldoko seperti diketahui beberapa waktu lalu sempat terlibat kisruh internal dengan pihak Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia bersama kelompoknya disebut-sebut sebagai begal partai karena berusaha mengkudeta kedudukan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat KLB di Deli Serdang, yang mana tidak direstui oleh Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menkumham Yasonna Laoly. 

Selain itu, ia juga memaparkan pendapatnya terkait menteri yang sibuk memoles elektabilitas mereka untuk maju di Pilpres 2024. Hal ini disebabkan dirinya menilai bahwa sangat sulit memisahan jabatan sebagai menteri dan calon presiden saat berkomunikasi dengan rakyat. Namun dalam kasus ini, ia tidak menyebutkan secara rinci para menteri yang sibuk meningkatkan elektabilitasnya tersebut.

"Karena itu, menteri yang memang ingin mencalonkan diri pada Pilpres 2024 sebaiknya di reshuffle. Sebab konsentrasi sudah pasti akan terbagi sebagai menteri dan sebagai calon presiden. Padahal sumpahnya hanya berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai menteri," jelasnya.

Adapun jika menilik pada hasil survei bursa capres dan sejumlah isu yang beredar beberapa waktu terakhir, terdapat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang disebut-sebut akan maju sebagai capres pada 2024 mendatang. Keduanya sejauh ini dianggap sebagai calon kuat dari partai mereka masing-masing, yakni Gerindra dengan Prabowo, serta Golkar dengan Airlangga.

Terkait isu Reshuffle ini, Presiden Jokowi sudah membuka suara saat berpidato dalam acara HUT Partai NasDem di Pancoran pada Kamis (11/11/2021) kemarin. Ia mengaku bahwa masih belum terpikirkan terkait rencana perombakan kabinet tersebut.

"Reshuffle nelum terpikir," tegas Jokowi singkat.

Sementara itu, kabar yang beredar adalah reshuffle akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marseka Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiunnya sebagai prajurit militer. Pelantikan tersebut menurut Jokowi kemungkinan akan dilaksanakan minggu depan, namun masih mencari hari yang tepat.

"Harinya baru dicari hari baik, minggu depan Insya Allah," ungkap Jokowi.

Baca Juga: Pengamat Politik Minta Jokowi Reshuffle, Kenapa?

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini