Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay membongkar dugaan kecurangan tahapan verifikasi faktual partai politik yang digelar KPU.
Hadar membongkar bukti dugaan kecurangan KPU RI untuk meloloskan Partai Gelora di Pemilu 2024. Bukti itu ia beberkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, Rabu kemarin.
"Pada sistem di Sipol karena diperintahkan pada masa itu perintahnya adalah untuk membantu partai politik yaitu Partai Gelora," ujar Hadar, Rabu (11/1/2023).
Baca Juga: Menangkan Ganjar di Pilpres 2024, Benarkah Ketua KPU Akui Diperintah Istana?
"Dan pada saat itu dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi. Dan di situ ada, masing-masing provinsi itu masih berapa kabupaten kota lagi yang harus memenuhi syarat dari partai tersebut," lanjutnya.
Pada kesempatan itu, Hadar juga membeberkan sebuah pesan singkat berisi perintah Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada KPU Provinsi untuk meloloskan Partai Gelora.
Namun, ketika pesan singkat itu belum selesai dipaparkan tiba-tiba Keua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta agar rapat digelar tertutup.
Baca Juga: KPU Kota Bogor Lantik PPK, LBH Januka: Kami Siap Mengawasi Kinerja Penyelenggara Pemilu
"Saya kira rapat ini kita alihkan dari yang terbuka jadinya tertutup saja," ujar Doli.
Hadar pun tak terima dengan usulan Doli tersebut. Ia menyarankan agar rapat tersebut tetap terbuka untuk publik.
"Ini kan informasi publik nggak kita terbuka saja?" ucap eks Komisioner KPU RI tersebut.
Baca Juga: Ngeri! Eks Ketua MK Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan Gegara Perppu Ciptaker
Doli pun menimpali saran Hadar itu. Ia mengatakan bahwa materi yang dipaparkan Hadar menyebut nama-nama institusi, sehingga menurutnya perlu terlebih dahulu dikonfirmasi.
"Karena ini menyebut nama institusi. Persoalannya ini menyebutkan beberapa pihak sehingga harus kita konfirmasi," jelasnya.
