Menkopolhukam Mahfud MD membantah habis-habisan tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang menyebut Pemerintah mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memverifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.
Dimana Pemerintah disebut-sebut ikut campur tangan dan menskenariokan agar Partai Gelora lolos menjadi peserta Pemilu.
Bagi Mahfud MD,tudingan tersebut sangat ngawur, ata dia, pemerintah sama sekali tak ikut campur dalam verifikasi parpol peserta Pemilu.
"Tak ada itu. Mestinya dicek dulu," kata Mahfud MD dilansir dari unggahannya di akun instagram pribadinya Jumat (13/1/2023).
Mahfud mengakui pernah mengontak KPU pada 10 November 2022. Namun, Mahfud mengontak Sekjen KPU Bernard untuk menegur KPU, bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu.
"Waktu itu saya 'menegur' agar KPU berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar. Ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal," ungkapnya.
Atas dasar itu, Mahfud menghubungi Sekjen KPU dan mengingatkan KPU untuk berlaku profesional dan tidak menerima pesanan dari luar. Setelah itu, Mahfud bertemu Ketua KPU Hasyim Asy'ari di salah satu acara TV.
"Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelepon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil. Itu saya lakukan yakni mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU," tuturnya.
"Saya juga masih punya SMS dan data komunikasi saya dengan Sekjen KPU tanggal 10 November 2022 itu. Sebab setelah saya telepon dia mengirim data hasil verifikasi," lanjutnya.
Mahfud menyayangkan Hadar yang tidak melakukan konfirmasi dulu.
"Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi," pungkasnya.
