Aktivis HAM Natalius Pigai angkat bicara mengenai sejumlah pendapat miring yang mengomentari pernyataan tokoh separatis Papua, Benny Wenda yang mati-matian membela gubernur non aktif Papua Lukas Enembe yang baru-baru ini dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pernyataan Benny Wenda, oleh sejumlah pihak lalu dikaitkan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua, hingga muncul isu Lukas Enembe memberi sokongan dana kepada kelompok teroris tersebut.
Menurut Pigai pembelaan Benny Wenda kepada Lukas Enembe sama sekali tak ada hubungannya dengan KKB Papua. Benny Wenda membela Lukas Enembe lantaran mereka masih bersaudara.
“Benny Wenda dan Pak Lukas Enembe satu Keluarga. Itu tidak berarti mereka punya hubungan politik. Benny membela keluarganya kok dikaitkan dengan OPM?” kata Pigai kepada wartawan Minggu (15/1/2023).
Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono dinilai tidak paham dengan kondisi Papua yang sebenarnya. Khususnya soal perbedaan arah politik dalam satu keluarga.
Penilaian itu disampaikan aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai untuk mengomentari pernyataan Dave Laksono yang keherenan dengan sikap tokoh separatis Papua, Benny Wenda.
Benny Wenda diketahui telah meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskan Lukas Enembe,tudingan tindakan korupsi yang dialamatkan kepadanya dinilai hanya akal-akalan saja, bagi Benny Wenda, Lukas Enembe sedang dikriminalisasi.
Pernyataan Benny Wenda mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono.Dia menilai permintaan itu tidak berdasar. Sebab, Benny Wenda sudah terang benderang adalah lawan dari pemerintah.
Kelompok Benny Wenda selama ini mendoron. g untuk perpecahan, sehingga tidak layak untuk menyampaikan permintaan.
Oleh Natalius Pigai, apa yang disampaikan Dave Laksono itu dianggap sebagai gambaran ketidaktahuan Jakarta tentang Papua. Natalius mengatakan, omongan Dave mengkonfirmasi, bahwa yang bersangkutan memang tak paham masalah Papua.
“Kelemahan Jakarta adalah tidak pernah tahu bahwa dalam satu keluarga di Papua ada yang OPM dan ada yang tidak,” tuntasnya.
