Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menolak wacana pemerintah untuk menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan. Ia menilai wacana ini hanya menambah beban masyarakat.
Gilbert menyarankan, pemerintah harus melihat secara jernih apa baik dan buruknya jika ERP diterapkan. Sebab, banyak negara maju yang faktanya tidak memilih program jalan berbayar tersebut karena punya perhitungan sendiri yang tidak bisa disamakan.
"ERP ya tolak. Karena bagaimanapun ini bukan solusi. Saya menolak bukan berarti menolak membabi buta, tidak. Kita juga melihat bahwa ini diberlakukan di negara maju tetapi tidak semua negara maju memberlakukan," kata Gilbert kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).
Gilbert mengatakan, jika Jakarta nekat menerapkan ERP maka itu bukan sebagai sebuah prestasi yang membanggakan. Sebaliknya, justru penerapan ERP akan menjadi masalah baru bagi masyarakat.
Baca Juga: Ngebela Perppu Cipta Kerja, Rocky Gerung Sentil Mahfud Md: Dia Nyari Gara-gara Terus Sih..
"Bukan prestasi. Justru ini beban untuk rakyat, karena harusnya yang menjadi prestasi adalah transportasi publik yang menjangkau seluruh jalur," ujarnya.
