Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Anwar Abbas ikut menyoroti kerusuhan yang ada di PT GNI antara pekerja lokal dan asing. Menurutnya, respon pemerintah atas persitiwa tersebut menjadi pertanyaan masyatakat.
Respon yang dimaksud adalah pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang meminta PT GNI supaya bersikap terbuka dalam menyediakan data kepada pemerintah. Menurutnya, hal itu janggal karena membuat masyarakat bertanya-tanya tentang masalah kejujuran dari PT GNI selama ini.
"Sehingga akibatnya pemerintah tidak memiliki data dan informasi yang lengkap serta akurat tentang berbagai hal yang terkait dengan usaha dari PT GNI tersebut. Hal ini tentu sangat kita sesalkan karena PT GNI terkesan tidak tunduk dan tidak patuh kepada ketentuan yang ada dalam negara RI," katanya dalam keterangannya pada Selasa (17/01/2023).
"Sehingga sangat patut dicurigai berbagai kemungkinan tindak penyelewengan dan pelanggaran hukum telah mereka lakukah sehingga tidak mustahil akibat dari tindakan mereka negara dan rakyat indonesia telah dirugikan," sambungnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam konstitusi negara kita seperti yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 3 telah dinyatakan dengan tegas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Pertanyaannya seberapa besar hasil dari pengolahan SDA tersebut yang di dapat oleh negara kita dan oleh mereka. Apakah tidak mungkin terjadi dimana jumlah dan nilai yang mereka keruk dan ambil serta bawa ke Tiongkok sana jauh lebih besar dari yang mereka laporkan kepada pemerintah," tuturnya.