MUI Beri Peringatan Keras, Mas Menteri Harus Dengar Nih!

MUI Beri Peringatan Keras, Mas Menteri Harus Dengar Nih! Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan peringatan keras kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait Permendikbudristek PPKS.

Ini setelah Komisi Fatwa MUI menelaah isi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyampaikan berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatma MUI se-Indonesia VII yang berlangsung dari 9 sampai 11 November 2021 memutuskan agar Permendikbudristek PPKS segera dicabut.

"Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII telah menghasilkan empat keputusan penting. Kami berharap Mendikbudristek bisa memperhatikan pendapat MUI ini," kata Asrorun dalam rilis resmi MUI.

Baca Juga: Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Banyak Disudutkan, Mas Menteri Buka Suara

MUI mengapresiasi niat baik dari Mendikbudristek untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

"Namun, Permendikbudristek PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi telah menimbulkan kontroversi, karena prosedur pembentukan peraturan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia," katanya.

Selain itu, ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permendikbudristek PPKS bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Baca Juga: Ketua Komnas Perempuan: Permendikbud Ristek PPKS ini Penting untuk Hadir Khususnya Di Perguruan Tinggi

"Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan dari frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permendikbudristek PPKS terkait dengan korban anak, disabilitas, situasi yang mengancam korban, di bawah pengaruh obat-obatan, harus diterapkan pemberatan hukuman," ujarnya.

Selain itu, meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi/merevisi Permendikbudristek PPKS dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan sebagaimana ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, dan materi muatannya wajib sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Lihat Sumber Artikel di JPNN.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan JPNN.com.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover