Ketua Forum Warga Kota (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif menyelediki dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta tahun 2020. Penyelidikan dimaksudkan agar ada kepastian hukum dan mafia bansos dapat diadili.
"Supaya ada kepastian hukum juga, kasus Bansos DKI Jakarta KPK harus mengungkap dugaan kasus korupsi," kata Azaz saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Upaya penyelidikan itu dinilai dapat membuat terang kasus dugaan korupsi di Ibu Kota. Artinya, apabila terdapat oknum yang terlibat maka harus segera diadili seperti halnya kasus korupsi bansos covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).
Menurutnya, KPK telah mempunyai bahan untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi tersebut lewat informasi yang berkembang saat ini.
"Saat kasus Juliari Batubara KPK sangat aktif, untuk itu dalam kasus yang sama, yang terjadi di DKI Jakarta dugaan korupsi Bansos ini juga harus diusut tuntas," tuturnya.
Lebih lanjut, Azaz mengatakan mendukung langkah KPK untuk memeriksa dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta yang ditenggarai melibatkan banyak pihak.
Terlebih, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono tidak akan menutupi, justru Heru ingin membangun Pemrintahan yang bersih bebas dari korupsi.
"Pasti kalau ada kasus dugaan korupsi kaya gini, Pemprov DKI Jakarta mendukung untuk membongkar, tidak akan ditutupi walau pun kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum Pj Heru Budi Hartono menjabat," tandasnya.
Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.
