Soal Bentrok Maut TKA China Vs Pekerja Lokal di Morowali, Komisi VII DPR Desak Pemerintah: Jangan Sekedar Mengimbau, Harusnya...

Soal Bentrok Maut TKA China Vs Pekerja Lokal di Morowali, Komisi VII DPR Desak Pemerintah: Jangan Sekedar Mengimbau, Harusnya... Kredit Foto: Istimewa

Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, Pemerintah harus dapat melakukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan, bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” jelasnya.

Mulyanto menambahkan, akar masalah yang memicu mogok kerja yang berbuntut bentrok antar kelompok pekerja di atas adalah soal ketidakadilan upah dan K3. Menurutnya, hal ini tidak ditanggapi secara proporsional oleh PT.GNI, bahkan sampai kasus terjadinya ledakan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja.

“Ini kan soal serius bagi keamananan dan keselamatan kerja dan masyarakat yang menuntut peran pengaturan dan pengawasan Pemerintah,” tegas Mulyanto.

Oleh karena itu, Mulyanto mendesak negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter.

“Kalau melanggar, maka Pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT.GNI ini,” papar Mulyanto.

Mulyanto juga mendesak Pemerintah mengevaluasi total program hilirisasi nikel, termasuk keberadaan TKA, baik jumlah, kualifikasi dan proses registrasinya. Menurutnya, persoalan ini menjadi perhatian publik, yang selama ini terkesan tertutup.

“Pemerintah harus membuka soal ini sejelas-jelasnya ke publik,” pungkasnya.

Lihat Sumber Artikel di Fajar Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Fajar.

Tampilkan Semua
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover