Muhammadiyah Kekeh Minta Permen PPKS Dicabut, Tofa: Percayalah, Ini Soal Serius Bukan Soal Perut

Muhammadiyah Kekeh Minta Permen PPKS Dicabut, Tofa: Percayalah, Ini Soal Serius Bukan Soal Perut Kredit Foto: Twitter/Mustofa Nahrawardaya

Politisi Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menjelaskan mengapa Muhammadiyah menolak Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

Menurutnya, ini persoalan serius. Bukan karena cacat logika, namun memang Muhammadiyah berpandangan adanya masalah formil dan materil dalam peraturan tersebut.

"Kenapa @muhammadiyah minta Permendikbud No. 30 dicabut? Apakah karena cacat logika? Enggak. Enggak Om. Percayalah. Ini soal serius. Bukan soal perut. Muhammadiyah telah lahir sebelum Nadiem lahir. Bahkan sebelum Indonesia merdeka! " tulis dia dari Twitter @TofaTofa_id yang dikutip pada Senin (15/11/2021).

Baca Juga: Tak Apa Kemenag Mendukung, Muhammadiyah Tetap Keras Menolak Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021

Sebelumnya, Sekretaris Majelis Diktilitban PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti menyatakan tetap menolak Permendikbud tersebut.

"Tidak apa-apa Kemenag mendukung itu. Sudah bisa diprediksi sebelumnya. Muhammadiyah tetap berpandangan adanya masalah formil dan materiil Permen 30 tahun 2021," kata Sayuti yang dikutip pada Rabu (10/11/2021).

Muhammadiyah menilai Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi justru akan membuat kasus-kasus kekerasan seksual semakin langgeng.

Baca Juga: Tuai Dukungan Kemenag, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dinilai Sebagai Kebijakan Baik

Adanya nomenklatur 'persetujuan korban' di dalam pasal 5 peraturan tersebut, justru dinilai akan melegalkan seks bebas di kalangan mahasiswa.

Sebab, dengan alasan adanya persetujuan korban atau consent, maka perbuatan-perbuatan yang melanggar norma keagamaan seperti hubungan seksual di luar pernikahan akan dianggap wajar.

"Dan otomatis kan potensi terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual akan semakin tinggi juga," ujarnya.

Penolakan Muhammadiyah atas Permendikbud Ristek itu bukan karena Muhammadiyah pro dengan kekerasan seksual. Namun, justru ingin masalah ini diatasi secara komprehensif benar-benar dari sumber permasalahannya. Sementara permen ini justru dinilai akan melahirkan masalah-masalah baru nantinya.

"Kami senang pemerintah memperhatikan masalah kekerasan seksual di kampus, tapi caranya jangan begitu, masa punya niat baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik," lanjutnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover