Meski demikian, elite PDIP ini menegaskan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Dia menegaskan, reshuffle kabinet diperlukan agar kinerja Kabinet Indonesia Maju lebih baik.
“Reshuffle kan saya berulang kali menegaskan hanya bisa terjadi atas kehendak dari presiden, karena presiden yang punya hak prerogratif untuk melakukan evaluasi ke jajaran kabinetnya PDIP, percaya bahwa ketika resufle itu dilakukan betul betul bertujuan meningkatkan efektifitas dan kinerja kabinet,” tegas Hasto.
Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/1).
“Betul, ada pertemuan tersebut kemarin sore,” kata Bey Machmudin di Jakarta, Jumat, (27/1).
Namun, Bey tidak mengungkapkan rincian isi pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang disebut-sebut mendadak dan membahas soal reshuffle itu.
Lihat Sumber Artikel di Fajar Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Fajar.
