Pegiat media sosial, dr. Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menyentil keras Presiden Joko Widodo setelah kepala negara mengaku sering melakukan semedi sebelum mengambil sebuah keputusan penting, seperti kebijakan penanganan Covid-19 ketika penyakit menular itu mulai mewabah di Indonesia beberapa tahun belakangan ini.
Menurut Dokter Tifa, kegiatan bersemedi untuk meminta petunjuk jelas sebuah praktik yang tak dianjurkan bahkan dilarang di dalam Islam. Dalam agama kata Dokter Tifa umat manusia diperintahkan untuk beribadah dan meminta tolong hanya kepada Tuhan.
“Dalam agama kita, Islam, untuk dapat petunjuk Tuhan dalam berkeputusan, kita diperintah Sholat Istikharah. Bukan semedi," kata Dokter Tifa dalam sebuah cuitan di akun twitternya dilansir Senin (30/1/2023).
Wanita yang juga sempat bikin geger soal ijazah palsu Jokowi ini lantas menanyakan muasal petunjuk yang didapat dari ritual bersemedi. Jangan sampai kata dia petunjuk-petunjuk tersebut justru berasal dari kekuatan lain, bukan dari Tuhan.
"Pada waktu semedi itu, Bapak lalu diberi petunjuk siapa? Tuhan atau Roro Kidul?" tuturnya.
Adapun pernyataan Jokowi soal ritual bersemedi itu ia sampaikan dalam sambutannya Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Dalam sambutannya itu kepala negara mengaku sempat bersemedi selama tiga hari untuk mengambil keputusan terkait kebijakan penanganan Covid-19.
Ketika itu banyak pakar kesehatan mendesak dirinya untuk melakukan lockdown sebagai upaya meminimalkan penularan wabah dari Wuhan,Tiongkok itu.
Namun keputusan yang diambil Jokowi adalah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, sebab lockdown dianggap terlalu beresiko bagi perekonomian Indonesia.
"Saya semadi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak. Karena betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1) pekan lalu.
