Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menyoroti hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan data sebanyak 95.668 warga DKI yang masuk dalam kategori miskin ekstrem per Maret 2022.
Gilbert mengaku tak sepandangan dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyebut kategori miskin ekstrem semestinya tidak ada apabila sejumlah program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan berjalan dengan baik.
Baca Juga: Geger! Jokowi Depak 6 Menteri Sekaligus, Sebut Kabinet Harus Bersih dari Penghianat
"Tidak semudah itu, nyatanya ada, itu mesti diteliti, ini gak satu jurus menghadapi itu, ada orang cacat, terus pendekatannya masa sama? kan gak mungkin di kasih kartu transport, kan harus dikasih pekerjaan yang sesuai dengan kecacatannya," kata Gilbert saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Gilbert meyebut, kemiskinan ekstrem sudah menjadi masalah yang sudah lama tak teratasi di Jakarta. Ia menilai perlu ada penelitian lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut, seperti dengan mengklasterisasi sejumlah masalah agar penanganannya lebih tepat.
"Ada orang yang tidak punya tempat tinggal tapi dia punya pekerjaan, ya dikasih rusun. Jadi pendekatannya ini harus di klusterkan. Ini kan persoalan yang sudah puluhan tahun berkarat," ujarnya.
Meski data BPS itu diambil per Maret 2022, namun Gilbert menduga masalah tersebut sudah ada sejak sebelum Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hanya saja, masalah itu baru terkuak karena adanya riset dari BPS.
"Kita tidak melihat disitu, sebelum Anies pun saya yakin ini sudah ada cuma tidak terdeteksi. Apakah kemudian ini faktor covid ya saya tidak tahu juga, saya kira semua orang juga mengalami. makanya harus diteliti. Ini persoalan kronis," tuturnya.
Kendati begitu, Gilbert berharap masalah tersebut bisa ditangani dengan baik oleh Heru Budi. Menurutnya, masalah ini hanya bisa diatasi dengan adanya kebijakan yang memang berpihak kepada masyarakat kecil.
"Itu bukan persoalan yang rumit, itu hanya perlu kebijakan, perlu keberpihakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistika (BPS) DKI Jakarta Suryana mengungkapkan bahwa terdapat 95.668 warga DKI yang tergolong miskin ekstrem. Hal itu ia sampaikan ketika mengikuti rapat pimpinan bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Balai Kota, Senin (30/1/2023).
Baca Juga: Blak-blakan, Mahfud MD Ngaku Ogah Dukung Anies Baswedan di 2024: Saya Jamin Sepenuhnya, Tidak Akan…
Suryana menjelaskan, bahwa 95.668 jiwa ini setara dengan 0,89 persen dari total warga di Ibu Kota. Data ini merupakan hasil yang diperoleh pada Maret 2022, dimana menjadi tahun terakhir Anies menjabat sebagai Gubernur.
"Kami tadi menyampaikan terkait dengan posisi kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta yang pada tahun 2022 mencapai 0,89 persen," kata Suryana.
