Anies Wariskan 95 Ribu Warga Miskin Ekstrem di Jakarta, DPRD DKI Langsung Singgung APBD 80 Triliun Lebih

Anies Wariskan 95 Ribu Warga Miskin Ekstrem di Jakarta, DPRD DKI Langsung Singgung APBD 80 Triliun Lebih Kredit Foto: Moehamad Dheny Permana

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menaruh harapan besar kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi E yang menaungi bidang Kesejahteraan Masyarakat itu pun mengaku siap mengawal kepemimpinan Heru Budi agar sejumlah program bantuan dan pengentasan kemiskinan di DKI bisa berjalan tepat sasaran.

Apalagi, Pemprov DKI punya APBD yang besar setiap tahunnya yaitu Rp82,47 triliun pada 2022, dan Rp83,7 triliun pada 2023.  Sehingga terkesan kurang pantas apabila kota dengan anggaran daerah yang besar memiliki banyak warga miskin ekstrem.

Baca Juga: Astaganaga! Ferdy Sambo Cs Berani Betul Kata-katain Jaksa di Ruang Sidang, Sampai Keluarkan Kalimat Ini

"Iya kita sama-sama kawal di kepemimpinan Pak Heru ini terkait perbaikan data dan penerima bansos itu agar tadi, minimal gak ada lagi di kota yang memiliki APBD 80 triliun lebih masih ada warga yang miskin ekstrem," kata Anggara saat ditemui di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Berdasarkan hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, terdapat 95.668 warga DKI yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Data itu keluar pada Maret 2022, ketika DKI Jakarta masih dipimipin oleh Eks Gubernur Anies Baswedan.

Walaupun jumlah tersebut hanya setara 0,89 persen dari total warga di Ibu Kota, namun bagi Anggara tetap harus ditangani secara serius. Menurutnya, ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi tetapi juga menjadi tanggung jawab DPRD DKI.

Baca Juga: Video Anies Baswedan Halau Tangan Warga yang Sedang Mempersilahkannya Masuk Bikin Geger: Awas Tangan Lu, Lagi Syuting Ini Ada Kamera!

Baca Juga: Selalu Koar-koar Bilang NKRI Kafir dan Thaghut, Felix Siauw Senang Dapat Honor Ceramah di Lembaga Negara: Dasar Pejuang Khilafah Munafik!

"DPRD juga punya tanggung jawab yang sama. Kita usulkan banyak, ya salah satunya yaitu perbaikan data yang rutin yang harus dilakukan mereka yang miskin secara ekstrem itu minimal tersentuh bantuan sosial yang di belanjakan oleh pemprov DKI," ujarnya.

Anggara menduga, fenomena miskin ekstrem itu bisa muncul karena banyak masyarakat yang tidak sempat tersentuh bantuan sosial. Oleh sebab itu, perbaikan data menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Makanya harusnya seperti itu, harusnya tersentuh semua. Tapi faktanya kan ada yang tidak. Berarti ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki sama-sama," tukasnya.

"Makanya kalau dr saya pribadi nih gak ada cara lain selain sebelum kita komitmen utk memperbaiki data terpadu kesenjangan sosial," sambungnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover