Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Andika Perkasa, Baik Atau Buruk?

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Andika Perkasa, Baik Atau Buruk? Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Dalam beberapa waktu belakangan, santer beredar kabar yang menyebutkan bahwa masa jabatan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI bisa diperpanjang. Hal ini menyusul terpilihnya Andika sebagai Panglima TNI selanjutnya menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiunnya.

Hanya saja, masa jabatan Andika terhitung hanya sebentar, yakni 13 bulan. Hal ini dikarenakan karier Andika di militer akan memasuki masa pensiunnya pada 2022 mendatang. Seperti diketahui, UU No. 34 ahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa usia pensiun perwira TNI paling lama adalah 58 tahun, sementara Andika Desember mendatang akan memasuki usianya yang ke-57.

Adapun wacana terkait perpanjangan masa jabatan Andika pertama kali muncul lewat mulut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Haris Almasyhari yang meyakini bahwa Presiden Jokowi akan memperpanjang masa jabatan Andika hingga 2 tahun, yakni hingga usianya genap 60 tahun, atau bertepatan dengan musim Pemilu 2024. 

“Ini spekulasi saya. Saya melihatnya (masa jabatan Andika) akan diperpanjang,” ujar Abdul Kharis di Gedung DPR RI pada Senin (8/11/2021) lalu.

Adapun perpanjangan ini, menurut Politikus PKS tersebut, dapat terlaksana melalui dua cara, yakni ditempuh khusus pribadi Andika sendiri, atau lewat penerbitan peraturan presiden (perpres) untuk mengubah aturan masa aktif seluruh perwira tinggi TNI menjadi maksimal sampai usia 60 tahun. Ia juga menyebut bahwa keputusan presiden masih belum diketahui, apakah perpanjangannya akan dibuat menjadi aturan baru untuk umum, atau hanya khusus Andika.

Ia mengungkapkan bahwa memang selama ini UU TNI direncanakan akan direvisi sesuai usulan pemerintah, hanya saja belum terealisasi. Hanya saja, ia meyakini bahwa masa aktif perwira tinggi akan diperpanjang karena perubahan juga akan dilakukan pada masa aktif perwira tamtama dan bintara menjadi maksimal sampai usia 58 tahun, sehingga seharusnya perwira tinggi pun ikut dinaikan masa aktifnya.

"Kalau tamtama dan bintara naik, masak perwira tingginya enggak naik. Kalau naik (2 tahun) kan berarti sampai (usia) 60 tahun. Kira-kira begitu spekulasi saya," ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua DPR Sumfi Dasco Ahmad, wacana perubahan tersebut hanya dapat terlaksana apabila pihak DPR RI melakukan revisi UU TNI, atau presiden menekan Perppu. Selain itu, perubahan tersebut harus diiringi catatan bahwa harus memenuhi persyaratan karena situasi yang mendesak atau darurat.

"Untuk perpanjangan alternatif bisa ada dua, dengan revisi UU atau nanti melalui Perppu oleh Presiden. Terkait urgensinya nanti tergantung Pak Presiden yang nanti akan memutuskan apakah perlu atau tidak perlu. Sementara kalau revisi UU kita akan kaji secara mendalam apakah itu diperlukan atau tidak. Saya rasa revisi perlu kajian panjang, butuh waktu lama, dan harus ada kesepakatan dari fraksi-fraksi DPR. Sementara, ini baru wacana," terangnya pada Selasa (9/11/2021) lalu.

Baca Juga: Jadi Panglima TNI, Masa Jabatan Jenderal Andika Bisa Diperpanjang!

Namun, banyak pihak yang menghubungkan wacana perpanjangan masa aktif tersebut dengan kepentingan politik dan tak ada urgensinya sama sekali. Hal ini dikarenakan pada 2024 nanti merupakan tahun krusial yang mana berkaitan erat dengan kepercayaan diri Jokowi dalam menghadapi pemilu serentak pada tahun tersebut. 

Hal ini seperti diungkapkan oleh Pengamat Politik Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat). Menurutnya, Jokowi butuh untuk mengamankan warisan kepemimpinannya dalam bidang pertahanan dan keamanan yang dinilai lebih baik. Hensat pun menyimpulkan bahwa sama sekali tak ada urgensi dari wacana tersebut dan memang murni kepentingan politik.

"Wacana perpanjangan jabatan Panglima TNI ini memang murni politis lah. Kepentingan politik," bebernya seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (16/11/2021).

"Kombinasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Andika Perkasa ini mungkin dianggap Pak Jokowi sebagai sebuah solusi terbaik untuk menyongsong masa pemilu 2024," pungkasnya.

Sementara itu, rotasi matra yang dilakukan Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat RI 1 masih belum maksimal karena sejauh ini posisi Panglima TNI baru diisi oleh Angkatan Darat (Andika Perkasa, Gatot Nurmantyo) dan Angkatan Udara (Hadi Tjahjanto). Sementara Angkatan Laut hingga kini masih belum memperoleh jatah, padahal sebelumnya ada KSAL Yudo Margono yang menjadi opsi selain Andika untuk menjadi Panglima TNI.

Adapun Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga mengatakan hal senada bahwa sangat minim urgensi dalam memperpanjang masa jabatan Andika. Justru menurutnya, hal tersebut menjadi kontraproduktif karena berpotensi menyebabkan masalah regenerasi kepemimpinan TNI. Ia pun mengamini pendapat Hensat bahwa wacana ini memang bersifat politis.

"Kalau soal kemampuan kita punya banyak stok calon pemimpin TNI kok dan tidak sampai harus memperpanjang. Jadi memang politis dan tidak ada urgensinya kalau untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI," tuturnya.

Di pihak lain, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (kontraS) Fatia Maulidiyanti justru terus terang tidak sepakat dengan wacana perpanjangan masa aktif jabatan Panglima TNI menjadi maksimal 60 tahun. Menurutnya, wacana ini muncul dari pihak-pihak berkepentingan yang mana justru menunjukkan Indonesia cenderung mundur ke era otoritarianisme.

"Wacana ini kembali menunjukkan Indonesia semakin mundur ke era otoritarianisme. Ketika penguasa bisa seenaknya mengganti-ganti aturan," ujar Fatia dikutip dari Kompas.com, Senin (16/11/2021).

Sama seperti pendapat-pendapat lainnya, Fatia juga mempertanyakan urgensi dari wacana tersebut. Padahal menurutnya, masih ada matra Angkatan Laut yang bisa mengisi posisi Panglima TNI selepas Andika menyelesaikan tugasnya.

"Urgensinya saja sih yang jadi pertanyaan. Semendesak itukah? Padahal, ada urutan Angkatan Laut yang selanjutnya bisa isi posisi panglima," tandasnya.

Potensi permasalahan internal TNI juga menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan apabila Presiden Jokowi pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Andika. Hal ini disebabkan salah satunya adalah regenerasi kepemimpinan serta rotasi antar matra TNI yang akan tersendat karena terhalang oleh masa jabatan Andika yang semakin lama, sehingga menutup kesempatan bagi anggota TNI lainnya yang kini memiliki peluang setara untuk bertumbuh.

Lebih lanjut, pengangkatan Andika sebagai Panglima TNI tersendiri dinilai sejumlah pihak terlalu dipaksakan hingga mengabaikan sistem dan tradisi rotasi jabatan TNI di tiga matra yang sudah dibangun, belum lagi masa jabatan Andika yang sejak awal memang sudah terlalu pendek.

Padahal, Laksamana Yudo Margono yang merupakan saingan Andika justru dinilai lebih bersahabat dengan hal-hal di atas, dirinya dari AL yang selama pemerintahan Jokowi belum memperoleh jatah menjadi Panglima TNI. Selain itu, Yudo memiliki sisa masa jabatan yang setahun lebih lama dibandingkan Andika. Pemerintah pun terkesan memaksakan agar lebih memilih Andika dibandingkan Yudo.

Terlebih, apabila wacana perpanjangan masa jabatan Andika disahkan hingga 2024, maka otomatis sepanjang pemerintahan Jokowi, AL sama sekali tidak mendapatkan jatah menjadi Panglima TNI. Masalah ini terkesan sudah dipaksakan sejak awal, lalu kemudian kembali dipaksakan kembali dengan wacana tersebut.

Selain itu, urgensi dari wacana tersebut masih menjadi tanda tanya dan dianggap masih belum ada hal mendesak yang menjadi kebutuhan negara. Padahal menurut Sekretaris Fraksi NasDem di DPR, Willy Aditya sempat menegaskan bahwa wacana perpanjangan masa aktif perwira tinggi TNI tidak didasari subjektifitas semata.

"Kalau mau itu (UU TNI) direvisi ya bukan atas subyektivitas, tapi atas dasar apakah itu benar menjadi kebutuhan republik atau tidak," tegasnya di Gedung Parlemen pada Selasa (9/11/2021) lalu.

Baca Juga: Jenderal Andika Jadi Panglima TNI, Pasang Kupingnya! Dengerin Nih Pernyataan Tegas KSAL Yudo: Jangan Ragu..

Terlepas dari wacana perpanjangan masa jabatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tersebut, sempat banyak isu miring lainnya yang menyelimuti momen diangkatnya Andika sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Salah satunya terkait pelantikan Andika yang sempat tertunda dan seperti 'digantungkan' oleh Presiden Jokowi.

Andika baru akan dilantik sebagai Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto pada besok (17/11/2021) di Istana Kepresidenan oleh Presiden Jokowi. Padahal, Hadi sudah memasuki masa pensiunnya sejak 8 November lalu, sementara DPR RI sebelumnya sudah memberikan sinyal persetujuan bagi Andika pada rapat paripurna. Penundaan ini sempat menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, bahkan sampai muncul isu bahwa Jokowi tampak setengah hati terhadap Andika.

Belum lagi isu yang menyebut bahwa terpilihnya Andika menjadi Panglima TNI bermuatan politis dan diwarnai campur tangan oleh mertuanya, Mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono. Padahal seperti disebutkan sebelumnya, Jika dibandingkan saingannya, Yudo Margono, Andika memiliki masa jabatan yang lebih pendek, belum lagi dirinya adalah AD yang mana secara tradisi, kali ini adalah giliran AL yang mendapatkan jatah jabatan Panglima TNI.

Meski begitu, memang patut diakui bahwa banyak pihak yang menilai Andika adalah sosok yang memiliki banyak kelebihan untuk menjadi Panglima TNI, khususnya dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dibutuhkan republik seperti tata kelola keamanan, penguatan kualitas militer TNI lewat kerja sama Internasional, juga dalam menangkal isu-isu tak penting yang beberapa waktu terakhir kerap menimpa TNI, seperti isu terorisme dan isu PKI.

Hanya saja, dalam soal perpanjangan masa jabatan tampaknya memiliki sisi baik dan buruk bagi Andika. Andika memang dapat diuntungkan karena akan lebih leluasa dalam melaksanakan kinerjanya karena tidak dikejar oleh waktu. Namun di sisi lain, hal ini dinilai buruk bagi Andika apabila memiliki keinginan maju sebagai capres di 2024. Pasalnya, Andika sendiri beberapa waktu belakangan menjadi salah satu dari tokoh militer yang digadang-gadang menjadi bakal capres pada 2024.

Hal ini juga sempat disinggung oleh Khariul Fahmi. Menurutnya, jabatan satu tahun cukup bagi Andika apabila ingin maju di 2024. Hanya saja, singkatnya masa jabatan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Andika dalam melancarkan kinerjanya sebagai Panglima TNI.

"Jika ingin maju di 2024, masa jabatan satu tahun saya rasa cukup bagi Andika. Dia akan pensiun ketika namanya menjadi top of mind publik," kata Fahmi.

"hanya saja karena jabatannya cukup singkat berdasarkan UU saat ini, maka Jenderal Andika tentu harus bisa menunjukkan bahwa dalam masa setahun nanti, dia tetap bisa berbuat banyak, melakukan perubahan positif dan mencatat prestasi. Ini tantangan yang harus dihadapi," terangnya.

Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa Jadi Kesayangan Jokowi?

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini