Kalau Bupati Banyumas Takut OTT KPK, Ya Jangan Korupsi!

Kalau Bupati Banyumas Takut OTT KPK, Ya Jangan Korupsi! Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Masyarakat kini tengah menyoroti sebuah pernyataan viral dari Bupati Banyumas Achmad Husein yang mengungkapkan keresahannya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beberapa waktu belakangan kerap menjerat sejumlah kepala daerah. Keresahannya tersebut diungkapkannya dalam sebuah pernyataan yang tersebar melalui sebuah video.

Dalam video berdurasi 24 detik tersebut, Husein yang berpidato dalam sebuah acara mengungkapkan permohonan kepada KPK apabila menemukan kepala daerah yang terindikasi tindak pidana korupsi agar tidak langsung ditindak OTT, namun memanggilnya terlebih dahulu.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesahalan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia (kepala daerah yang bersalah) itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak," ujar Husein seperti dilansir dari video tersebut, Selasa (16/11/2021).

Sontak saat video tersebut menjadi viral menuai banyak respon beragam dari netizen dari berbagai kalangan. Banyak di antara mereka yang mengkritik bahkan menghujat Husein atas pernyataannya yang dianggap bermasalah tersebut. Kebanyakan dari mereka merasa kecewa dengan pernyataan Husein karena terkesan seperti koruptor yang tidak mau ditindak oleh KPK. Ia bahkan dituding merupakan bagian dari para kepala daerah yang korup tersebut karena takut kepada OTT.

Menurut mereka, seharusnya sebagai kepala daerah tidak perlu takut terhadap OTT KPK apabila memang tidak melakukan kesalahan. Pasalnya, KPK hanya menindak mereka yang memang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Seperti diketahui, sepanjang tahun 2021 sejumlah kepala daerah sudah menjadi sasaran OTT KPK karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Pernyataan Husein justru menjadi candaan bagi sebagian netizen karena dinilai konyol. Pasalnya, jarang sekali ada pejabat dari tingkat nasional hingga daerah yang berani memberikan pernyataan semacam itu terhadap KPK di hadapan publik hinggs menjadi viral. Karena pada dasarnya, apabila tidak ingin terkena OTT KPK, kuncinya hanya satu, yakni jangan melakukan tindak korupsi.

Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha turut menyindir penuh sarkasme terhadap pernyataan Husein tersebut. Menurutnya, Husein perlu dipilih kembali jadi Bupati Banyumas pada periode selanjutnya karena kehebatannya berani menasehati KPK soal OTT.

"Bupati Banyumas yang hebat. Perlu dipilih kembali. Menasehati KPK “Bila OTT, tertuduh jangan langsung ditangkap. Ditanya dulu, bila dia janji tidak akan mengulangi ulahnya, dilepas saja”," kata dia dari Twitter @AT_AbdillahToha yang dikutip pada Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: "Bupati Banyumas yang Hebat, Perlu Dipilih Kembali"

Selain itu, komika Arie Kriting juga menjadikan pernyataan Husein menjadi bahan candaan. Ia membuat cuitan berupa guyonan percakapan antara petugas OTT KPK yang akan melaksanakan OTT terhadap bupati tersangka suap dengan bupati tersangka tersebut, seolah-olah keduanya mengadakan 'janjian' terlebih dahulu sebelum OTT. 

"Petugas OTT KPK: Pak Bupati, kami memanggil bapak karena diketahui akan transaksi terima uang suap. Kami rencananya mau tangkap tangan bapak nih. / Bupati: Wah, saya mau berubah pak. / Petugas OTT KPK: Alhamdulillah kalo gitu. Bapak kami lepas," tulisnya dalam cuitannya yang dikutip pada Selasa (16/11/2021).

Hal serupa juga dilakukan oleh pegiat media sosial Denny Siregar dalam cuitannya.

"KPK: Permisi, pak Bupati. Kami mau OTT.. / Bupati: Mbok ya saya diingatkan dulu. Kan bisa sy kembalikan sebelum ditangkap..," candanya, dikutip Selasa (16/11/2021).

Media Mojok.co juga turut menyindir pernyataan Husein tersebut dalam artikelnya. Artikel tersebut pun berisi terkait sindirian terhadap Husein yang terkesan seperti meminta 'kisi-kisi' terlebih dahulu kepada KPK sebelum mereka menghadapi OTT. 

"Bupati Minta Kisi-Kisi OTT KPK Itu Nalarnya di Mana?" bunyi judul artikel yang terbit pada Senin (15/11/2021) yang bernada sentilan tersebut.

Tak hanya itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) juga turut melayangkan kritik terhadap Husein terkait pernyataannya tersebut. Mereka menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan lawakan dan mengada-ada. Hal ini pun disampaikan oleh peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

"ICW beranggapan pernyataan Bupati Banyumas itu sangat mengada-ada dan lebih terdengar seperti bahan lawakan," katanya kepada wartawan, Senin (15/11/2021).

Menurutnya, OTT dilakukan KPK sesuai aturan dalam KUHAP, sehingga pernyataan Husein seakan terkesan tidak masuk akal dan tidak memahami cara kerja aparat hukum. Ia menyebut bahwa jika kepala daerah tidak ingin terjaring OTT, cukup tidak terlibat korupsi.

"Salah satu metode penidakannya (KPK) melalui tangkap tangan sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Jika ia tidak ingin diproses hukum, ya jawabannya sederhana, jangan korupsi!" tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh eks-Penyidik Senior KPK Novel Baswedan. Menurutnya, jika memang Husein takut terkena OTT, cukup jangan terima suap.

"Takut kena OTT? Ya jgn terima suap," katanya dalam cuitannya di Twitter, dikutip Selasa (16/11/2021).

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa pernyataan Husein tersebut merupakan pemikiran yang salah. Sebab menurutnya, OTT dilakukan tim penindakan KPK pasti didasari karena pejabat terkait menerima suap. Sehingga, apabila OTT dilaksanakan sesuai dengan pernyataan Husein, hal tersebut justru malah membocorkan OTT.

"Bila diketahui terima, petugas tinggal OTT & ambil bukti2nya. Kalo dibilang: "sblm di OTT dicegah dulu", itu salah paham. Krn hampir selalu perbuatan menerima janjinya sdh dilakukan. Kalo diberitahu dulu, itu bocorkan OTT," tutur Novel.

Eks-Pegawai KPK lainnya, Yudi Purnomo Harahap, juga turut buka suara terkait pernyataan Husein. Ia hanya memberikan nasihat terhadap pejabat mengenai dua cara agar tidak terkena OTT. Menurutnya, caranya sangat mudah, yakni jangan melakukan korupsi, bahkan hanya niat sekalipun yang menjadi tindakan awal terjadinya tindak pidana tersebut.

"Jangankan melakukan tindakan awal (korupsi), niat pun jangan," katanya dalam kanal YouTube-nya pada Senin (15/11/2021).

Sama seperti Novel, ia juga menyebutkan bahwa terjadinya OTT tentu lantaran adanya suap menyuap di awal yang menjadi salah satu delik pidana dalam tindak pidana korupsi.

"Oleh karena itu, maka sebagai kepala daerah, jika memang takut OTT, salah satu caranya adalah pertama jangan menerima suap dari orang-orang yang mempunyai kepentingan," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Eks-Pegawai KPK Tata Khoiriyah. Menurutnya, jika takut terjaring OTT KPK cukup tidak korupsi dan bekerja dengan baik. Ia juga menyampaikan agar Husein dan pejabat lainnya belajar dari kasus-kasus OTT sebelumnya.

"Seharusnya, kalau takut di OTT KPK, ya jangan korupsi. Bekerja dg baik, amanah, sesuai prosedur, transparan, kan g bakalan kena OTT. Apakah contoh OTT dari sebelumnya tidak menjadi pembelajaran yg baik buat masing2?" cuit Tata dalam Twitternya, dikutip Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: Bekas Pegawai KPK Beberkan Pengganggu di Pemerintah Jokowi

Terkait pernyataan Husein tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri pun turut membuka suara. Ia menyampaikan agar Husein tetap fokus bekerja dengan baik dan benar dan tidak takut atau risih terhadap kinerja KPK. Ia meyakinkan bahwa pelaksanaan kinerja KPK selalu terukut dan sesuai dengan ketentuan hukum dan UU yang berlaku.

"Inti pernyataan bupati tersebut meminta KPK tidak langsung melakukan kegiatan tangkap tangan tetapi meminta diberitahukan terlebih dahulu. Merespons hal tersebut, KPK memberi saran untuk fokus bekerja baik dan benar sesuai dengan asasp-asas pemerintahan yang baik," kata Firli dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Menurut Firli, rasa takut yang berlebihan dari Achmad Husein dan kepala daerah lainnya justru akan menimbulkan hambatan terhadap kinerja mereka di daerah.

"Takut yang berlebihan bisa menimbulkan terhambatnya pembangunan. KPK senantiasa mendampingi dan memberi masukan kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, mari bersatu membangun negeri yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi," tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa KPK siap berkoordinasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi, namun jika memang terjadi korupsi dan cukup bukti, maka tetap akan dilakukan penangkapan.

"KPK siap berkoordinasi pencegahan dengan semua pihak. Akan tetapi, jika terjadi korupsi dan cukup bukti, ya, ditangkap," tegasnya.

Senada juga diungkapkan oleh Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding merespon pernyataan Husein.

"Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip good governance, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT," tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (16/11/2021).

Adapun Husein sendiri sebelumnya telah melakukan klarifikasi terkait video pernyataannya yang menjadi viral dan menuai kritik dari masyarakat tersebut. Menurutnya, video tersebut tidak lengkap sehingga dirinya perlu klarifikasi. Klarifikasinya tersebut sempat ia unggah di akun Instagramnya, meskipun kini unggahan tersebut kabarnya sudah raib tanpa alasan yang tak diketahui.

Adapun kurang lebih, inti dari klarifikasinya tersebut adalah bahwa ada makna yang ingin dia sampaikan. Husein mengatakan video itu diambil saat diskusi dalam ranah tindak pencegahan korupsi.

"Diadakan oleh korsupgah-koordinasi supervisi pencegahan. Bukan penindakan, yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan,salah satunya tentang OTT. Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Belum tentu dengan di-OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja,sehingga diteruskan," terangnya.

Ia beranggapan bahwa kabupaten yang kepala daerahnya pernah di-OTT berujung pada lambatnya kemajuan daerah. Sebab, kata Husein, ada ketakutan untuk berinovasi, suasananya mencekam, ketakutan meski tidak korupsi.

"Sehingga saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara kalau perlu lima kali lipat. Sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi. Toh untuk OTT sekarang KPK dengan alat yang canggih, satu hari mau OTT lima bupati juga bisa," sambung Husein.

Husein melanjutkan, jika nanti ternyata kepala daerah itu berbuat korupsi lagi, barulah KPK bisa OTT. Bahkan kepala daerah tersebut, katanya, bisa dihukum berkali lipat atau hukuman mati sekalipun jika perlu.

Baca Juga: Dijuluki Raja OTT, Harun Al Rasyid Hidup Begini Usai Dipecat KPK, Masyaallah

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini