Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menanggapi soal Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024 karena akan dipindahkan ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Terkait hal itu, William mendesak pemerintah pusat untuk segera membentuk kantor perwakilan di DKI Jakarta agar proses birokrasi, perizinan dan lainnya bisa berjalan lebih mudah ketika Jakarta menjadi pusat kota bisnis.
"Jika nantinya menjadi pusat bisnis, maka instansi pemerintah pusat yang berhubungan dengan perizinan harus memiliki kantor perwakilan di Jakarta agar proses pengurusan izin tetap efektif," kata William dalam keterangannya, Selasa (7/2/2023).
Bukan hanya itu, Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga meminta pemerintah pusat membuat kebijakan yang jitu terhadap pemanfaatan gedung-gedung pemerintahan yang akan ditinggalkan dan tidak terpakai.
"Gedung-gedung pemerintahan pusat harus dipastikan tidak terbengkalai. Harus tetap diberdayakan," ujarnya.
Baca Juga: Kocak! Habis Ketemu Golkar, PKS Langsung Kasih Pantun Biar Gabung Koalisi Perubahan
William menegaskan, bahwa Pemindahan ibu kota tidak lantas membuat Jakarta menjadi redup. Menurutnya, Jakarta harus tetap bisa menjadi sentral pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi Indonesia.
"Jadi, pemerintah harus memikirkan Jakarta juga, harus didesain ulang. Sehingga Jakarta juga akan terus serta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi Indonesia," ungkapnya.
Baca Juga: Politisi Golkar Anggap Pertemuan dengan PKB Nanti Hal Positif, Kurangi Ketegangan Antara....
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono meyakinkan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keputusan Presiden atau Keppres pada semester satu 2024. Keppres tersebut mengesahkan soal pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
"Mana kala presiden mengeluarkan Keppres pada 2024, ibu kota akan pindah ke IKN Nusantara. Walaupun 2024, namun persiapan sudah kami lakukan sejak sekarang," kata Bambang saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/2/2023).
