Kelompok kriminal bersenjata (KKB) telah menyandera pilot Susi Air di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada ruang bagi pengganggu keamanan di Papua dan meminta jajaran aparat keamanan TNI/Polri terus mengejar.
"Saya minta dan saya perintahkan supaya pembuat perusuh ini dikejar dalam rangka penegakan hukum," kaya Ma'ruf dalam keterangan persnya usai meresmikan BLK Komunitas di Lombok Tengah, NTB, Jumat (10/2/2023).
Ma'ruf mengakui, dari enam provinsi di Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, wilayah yang masih terdapat gangguan keamanan ada di Papua Pegunungan. Namun demikian, Ma'ruf memastikan akan terus menjaga keamanan di wilayah tersebut.
Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) ini pun meminta agar dilakukan penjagaan di lokasi-lokasi strategis wilayah tersebut.
"Tempat tempat yang strategis itu harus ada penjagaan, harus ada pengawalan di situ. Jangan sampai di tempat itu kemudian tidak ada pengawalan, jadi ada pesawat datang kemudian bisa dibakar karena kurang pengawalan, harus dibuat pengawalan," ujarnya.
Baca Juga: Nggak Ada yang Disandera KKB, Seluruh Penumpang Susi Air Sudah Dievakuasi tapi Pilotnya Masih Dicari
Ma'ruf juga menegaskan Pemerintah akan terus mempercepat pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua termasuk mengurangi kesenjangan sosial yang memicu terjadinya kriminalitas di Papua.
Karena itu, Pemerintah menggandeng tokoh masyarakat, adat, hingga tokoh agama untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan tersebut.
"Saya menggunakan istilah kami ingin menggaruk di tempat yang gatal, artinya yang diperlukan itu yang kita garuk, yang kita berikan kepada mereka. ini kita lakukan perubahan-perubahan sasaran pembangunan kesejahteraan sesuai dengan masalah yang dihadapi yang diinginkan oleh orang-orang Papua," ujarnya.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
