Perwakilan Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said memberikan kode bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika terpilih menjadi presiden tahun 2024.
Menurutnya, proyek pembangunan IKN di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur itu sudah diikat oleh Undang-Undang.
Oleh karenanya, siapapun yang nantinya menjadi presiden menggantikan Joko Widodo (Jokowi) harus mematuhi Undang-Undang.
"Ibu Kota baru kan sudah jadi Undang-Undang ya. Dan, tugas siapapun (presidennya) melaksanakan Undang-Undang itu," tegas Sudirman dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club, Jumat (10/2/2023).
Baca Juga: Sudirman Blak-blakan Rasakan Upaya Penjegalan Anies Baswedan: Intel Polisi Sampai Mengusirnya!
Lebih lanjut, dia mengatakan, bisa saja IKN tak dilanjutkan asalkan ada perubahan dalam Undang-Undang tersebut.
Perubahan itu, menurut Sudirman, harus berdasarkan kesepakatan politik antara DPR dengan pemerintah yang berkuasa nantinya.
"Itu artinya (perubahan) kesepakatan para pemegang saham politik. Dan, itu tergantung pada situasi kedepan. Tapi, begitu duduk siapapun yang menggantikan Pak Jokowi berkewajiban menjalankan Undang-Undang, tanpa kecuali," tandasnya.
Bakal Capres Partai NasDem Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa proyek IKN telah diatur dalam Undang-Undang sehingga wajib baginya untuk menjalankan.
Baca Juga: Masinton Sindir Kubu Anies: Koar-Koar Perubahan, tapi Idenya Nggak Pernah Diungkap ke Publik
"Jadi, itu ada Undang-Undangnya (IKN). Selama Undang-Undang itu masih ada, siapapun yang dilantik jadi pejabat negara, kita harus melaksanakan Undang-Undang. Kadang-kadang, kita ini membayangkan seperti perusahaan swasta, ini negara yang diatur Undang-Undang Dasar. Jadi, kita bekerja berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang menjadi pegangan kita," tegas Anies dalam sebuah wawancara eksklusif yang tayang di Net TV.
Namun, eks Gubernur DKI Jakarta ini juga pernah mengkritik proyek IKN tersebut. Kritik Anies itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Regional Outlook Forum 2023 di Singapura.
Baca Juga: Sudirman Said: NasDem Buru-buru Deklarasikan Anies, Takut Keburu Ditetapkan Tersangka oleh KPK
Anies menilai bahwa proyek IKN sangat minim proses politik dan partisipasi publik. "Contohnya, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan, sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya," kata Anies di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak di Singapura pada Selasa (10/1) lalu.
