YLBHI: Vonis Hukuman Mati Ferdy Sambo Bertentangan dengan Konstitusi

YLBHI: Vonis Hukuman Mati Ferdy Sambo Bertentangan dengan Konstitusi Kredit Foto: Taufik Idharudin

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa vonis hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo bertentangan dengan konstitusi.

Apalagi, hal itu tidak sejalan dengan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja direvisi DPR RI.

"Ketika membuat KUHP yang baru, itu sebenarnya semangat menghilangkan atau menghindari hukuman mati, kenapa? Karena di konstitusi itu jelas, hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun," kata Ketua YLBHI Muhammad Isnur dikutip dari Suara.com, Selasa (14/2/2023).

Baca Juga: Waduh! IPW Sebut Vonis Mati Ferdy Sambo karena Tekanan Pihak Ini

Untuk diketahui pada Pasal 100 KUHP yang baru, hukuman mati tidak lagi menjadi hukuman pokok. Aturan barunya, seorang tervonis hukuman mati untuk menjalani masa percobaan selama 10 tahun.

Pada Ayat (4) disebutkan, memberikan kesempatan bagi seorang tervonis hukuman mati untuk mengubah hukumannya menjadi hukuman pidana seumur hidup melalui putusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

"Jadi sebenarnya, hak hidup itulah hak hidup yang dijamin oleh konstitusi, dan dengan alasan pengadilan pun harusnya enggak bisa diberikan," sebut Isnur.

Baca Juga: Takut Dipecat, Benarkah Hakim Cari Jalan Aman dalam Putusan Vonis Ferdy Sambo?

"Jadi ini tentu bertentangan dengan konstitusi dan juga bertentangan dengan kemajuan progresivitas dalam HAM. Di mana banyak negara lain cenderung menghapus hukuman mati," katanya.

YLBHI menilai, hukuman seumur hidup penjara yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum lebih tepat dibanding vonis mati yang sudah dijatuhkan Majelis Hakim.

"Tentu tanpa mengurangi rasa keadilan kepada korban, seumur hidup juga sangat membuat orang sangat menderita sangat panjang di penjara," kata Isnur.

Baca Juga: Pengamat: Surat Perjanjian Utang Anies Sengaja Dibocorkan dengan Tujuan untuk…

Namun, YLBHI menyatakan tetap mengapresiasi proses hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo.

"Kita harus syukuri ya, bahwa proses peradilan berjalan dengan berhasil mengungkap fakta-fakta bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Dan dilakukan kemudian dengan upaya rekayasa dan penghalangan penyidikan," ujar Isnur.

Baca Juga: Nah Loh! Putri Candrawathi Disebut-sebut Tak Dihukum Mati Supaya Bisa Lihat Ferdy Sambo Didor Regu Tembak

"Jadi ini adalah sebuah pembelajaran di mana pejabat, terutama pejabat kepolisian, itu harus diperhatikan betul dalam menangani perkara karena dia potensial untuk melakukan abuse of power untuk melakukan rekayasa hukum, satu hal yang tentu diapresiasi dulu proses peradilannya," katanya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo terdakwa pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin.

"Menjatuhkan pidana terdakwa Ferdy Sambo SH. SiK MH, divonis pidana mati," kata Ketua Majelis Hakim.

Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover