Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) buka suara terkait isu politik identitas jelang Pemilu 2024. Menurut dia, semua partai politik memiliki identitasnya masing-masing.
"Kalu PDIP selalu mengatakan Wong Cilik, kalau Golkar karya-karya. Kan berbeda kan. Gerindra, NasDem, Hanura nasional. Tapi, kalau PKB, PAN, PPP selalu bicara soal nasional-religius," ucap JK dalam acara HUT ke-15 TVOne, Selasa malam (14/2/2023).
Dia menegaskan bahwa sebenarnya Indonesia sudah menganut asas Bhineka Tunggal Ika. Walapun punya identitas masing-masing akan tetapi tetap bersatu.
Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Pranowo Meroket hingga 25,5 Persen: Puan Maharani Mandek!
Lebih lanjut, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengatakan bahwa para politisi dan masyarakat harus menyepakati terlebih dahulu makna dari politik identitas. Sehingga politik identitas tersebut tidak disalahartikan.
Menurut JK, identitas sudah melekat pada diri politisi dan partai politik. Ia mencontohkan, kala Ali Mochtar Ngabalin ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden itu mengidentikkan dirinya dengan sorban.
"Seperti Mochtar Ngabalin tuh, dulu waktu terpilih jadi anggota DPR, Pak bagaimana saya mau pakai sorban atau tidak? Ya, kau pakai sorban aja terus supaya gampang kita lihat dari jauh. Jadi identitasnya kan, ya boleh-boleh saja," ucap JK.
Baca Juga: Ganjar Cuma Cawapres! Abu Janda Bongkar Sosok Capres Bocoran dari Jokowi, yang Pasti Bukan Anies!
Tak hanya itu, JK mengatakan para politisi juga selalu membangun identitas dekat dengan para Kiyai. Ketika waktu pemilu tiba para politisi banyak yang berkunjung ke Pesantren.
"Para calon pasti semua datang ke Pesantren. Ingin membuat identitas bahwa saya ini dekat dengan Kiyai," terangnya.
Dari contoh yang dipaparkan itu, menurut JK, politik identitas sudah biasa dipakai oleh para politisi atau partai politik. Ia pun menegaskan bahwa politik identitas jangan dijadikan alat untuk menyerang lawan poltik.
Baca Juga: DPR RI Pastikan Biaya Haji Nggak Lebih dari Rp50 Juta!
"Sebenarnya politik identitas itu di mana-mana terjadi. Jadi, jangan politik identitas itu dijadikan alat mendiskreditkan lawan. Jadi, didefinisikan dulu politik identitas agar jangan dijadikan bahan kampanye saja. Bahwa kita ini berbeda ya berbeda, kalau sama bagaimana memilihnya?" ucapnya.
