Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menyebut berembusnya kabar mengenai kepindahan Wiranto ke Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi tanda bahwa Ketua Dewan Pertimbangan Presiden itu sudah benar-benar ditendang dari Partai Hanura.
Meski Wiranto adalah perintis Partai Hanura dan Ketua Umum pertama, namun tampaknya Wiranto tak dapat menuntaskan dengan baik soal perselisihannya dengan Ketua Umum Partai Hanura saat ini, yakni Oesman Sapta Odang (OSO).
"Wiranto bergabung dengan PAN menunjukkan bahwa dia sudah berhasil ditendang dari Partai Hanura yang telah didirikannya. Ini bisa jadi bukti dia telah disingkirkan oleh OSO sebagai Ketua Partai," kata Efriza saat dikonfirmasi, Minggu (19/2/2023).
Baca Juga: Daya Tawar PAN Semakin Kuat, Wiranto Potensi Diusulkan Jadi Capres KIB
Kendati begitu, Efriza menilai bergabungnya Wiranto ke PAN akan memberikan banyak keuntungan. Sebab, Wiranto bisa membawa PAN menjadi lebih dekat dan hangat dengan Presiden Joko Widodo, walaupun PAN merupakan partai yang paling terakhir bergabung dengan koalisi pemerintahan.
Apalagi, peluang kedekatan PAN dengan Jokowi semakin terbuka lebar pasca hubungan Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mulai mengendur akibat perbedaan sikap politik.
"Saat ini Wiranto adalah bagian dari orang kepercayaan Presiden Jokowi di wantimpres, artinya PAN ingin menjadi partai pendukung pemerintah yang amat dekat oleh Presiden setelah posisi itu ditinggalkan oleh Nasdem," tukasnya.
Baca Juga: Cabut Dari Hanura ke PAN, Zulkifli Hasan Cs Justru Kompak Bungkam Soal Kepindahan Wiranto, Ada Apa?
"PAN meski bergabung terakhir di pemerintahan, tetapi ingin menjadi pemain penting di pemerintahan ini," sambungnya.
Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dikabarkan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Meski belum ada kabar yang membenarkan, namun Politikus Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir mengaku sudah merasa kehilangan.
"Bergabungnya pak Wiranto ke Partai Amanat Nasional adalah pilihan dan keputusan yang harus dihormati oleh siapa pun karena konstitusi kita mengatur hak-hak warga negara Indonesia dalam menentukan pilihan politiknya," kata Inas kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).
