"Jadi yang mengusung Anies itu bukan Koalisi Perubahan lagi, tapi Koalisi Politik Identitas. Cara-cara Pilkada DKI tahun 2016-2017 yang memainkan ayat dan mayat dengan Anies dan pendukungnya kelompok-kelompok radikal itu sudah pasti akan diulangi lagi di Pilpres 2024," ungkap Guntur.
Guntur menegaskan ada perbedaan arti antara politik identitas dan identitas politik. Keduanya memiliki makna yang bertentangan.
Ia mengambil contoh kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Ia dinilai sebagai orang kafir karena beragama Kristen sehingga tidak layak menjadi gubernur maka inilah yang dinamakan politik identitas.
"Ada kerancuan istilahnya itu, mereka tidak bisa membedakan politik identitas dengan identitas politik. Ketika isu-isu terkait identitas isu SARA dipakai untuk membeda-bedakan, mendiskriminasi bahkan untuk menghegemoni seperti kasus Ahok," paparnya.
Sementara, identitas politik tidak terlepas dari identitas yang sudah melekan sejak lahir, seperti suku dan agama.
"Itu kan identitas yang memang melekat ya ini hal yang lumrah dalam kajian-kajian sosial, tapi tidak lantas mempolitisasi," terangnya.
Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.
