Anies Mati-matian Hapus Julukan Bapak Politik Identitas, Eh Malah Kena ‘Jebakan’ Partai Ummat

Anies Mati-matian Hapus Julukan Bapak Politik Identitas, Eh Malah Kena ‘Jebakan’ Partai Ummat Kredit Foto: Moehamad Dheny Permana

Bakal calon presiden Anies Baswedan dinilai telah masuk kedalam perangkap Partai Ummat yang mengusung politik identitas. Hal tersebut semakin membuat Anies mendapat gelar Bapak Politik Identitas.

Sebagaimana diketahui, Partai Ummat telah mendeklarasikan diri sebagai partai yang bakal mengusung politik identitas.

Mengenai hal itu, Politisi PSI Guntur Romli mengatakan kedatangan Anies di acara Rakernas Partai Ummat dan dideklarasikan menjadi calon presiden yang didukung oleh partai Amien Rais itu membuat yakin status Anies. Dan menyepakati adanya politik identitas.

“Sudah resmi Anies itu sebagai Bapak Politik Identitas, sudah tidak terbantahkan lagi,” ujar pria yang akrab disapa Gun Romli itu.

Upaya mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang telah cuci tanggan hingga menggembar-gemborkan dirinya sebagai tokoh pluralis dan pro Bhineka Tunggal Ika sia-sia belaka.

Kedatangannya di Rakernas Partai Ummat beberapa waktu lalu membuat citra Anies semakin tidak bisa dilepaskan dari politik identitas.

Berbagai upaya yang telah dilakukan elite Partai Nasdem Effendi Choirie yang mengatakan Anies bukanlah tokoh politik identitas juga menjadi sia-sia.

Baca Juga: Mobil Esemka Dipamerkan dan Ternyata Buatan China? Said Didu: Sudah Lebih 10 Tahun Bangsa Ini Kau Bohongi...

Jadi yang mengusung Anies itu bukan Koalisi Perubahan lagi, tapi Koalisi Politik Identitas. Cara-cara Pilkada DKI tahun 2016-2017 yang memainkan ayat dan mayat dengan Anies dan pendukungnya kelompok-kelompok radikal itu sudah pasti akan diulangi lagi di Pilpres 2024," ungkap Guntur.

Guntur juga menegaskan terkait perbedaan arti antara politik identitas dan identitas politik. Keduanya, sangat bertentangan.

Seperti contoh, kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Ia dinilai sebagai orang kafir karena beragama Kristen sehingga tak layak menjadi gubernur maka hal tersebut dinamakan politik identitas.

"Ada kerancuan istilahnya itu, mereka tidak bisa membedakan politik identitas dengan identitas politik. Ketika isu-isu terkait identitas isu SARA dipakai untuk membeda-bedakan, mendiskriminasi bahkan untuk menghegemoni seperti kasus Ahok," ungkapnya.

Baca Juga: PDIP Sebut Megawati Nggak Akan Bertemu Surya Paloh Lagi Jika Bahas Capres, PKS: Belum Ketemu Kok Sudah…

Sedangkan, identitas politik tidak terlepas dari identitas yang sudah melekan sejak lahir, seperti suku dan agama.

"Itu kan identitas yang memang melekat ya ini hal yang lumrah dalam kajian-kajian sosial, tapi tidak lantas mempolitisasi," ungkapnya.

Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover