Setelah itu, Samad mengaku, tidak mengetahui lagi perkembangan laporan keuangan Rafael Alun di Kejagung. Pasalnya, koordinasi dilakukan langsung antara Korps Adhyaksa drngan Kedeputian Penindakan KPK.
"Karena itu biasanya yang saling koordinasi Kejaksaan Agung dan Kedeputian Penindakan KPK, tapi kasusnya itu ada di Kejaksaan Agung pada saat itu," ucap Samad.
Sebelumnya, Mahfud MD mengakui, Kejagung pernah melaporkan profil keuangan yang tak sesuai atas nama Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada 2012. Namun, lanjut Mahfud, laporan itu belum dibuka lantaran belum diprioritaskan.
"Dia (Rafael Alun Trisambodo) sejak tahun 2012 itu oleh Kejaksaan Agung sudah dilaporkan ke KPK untuk diteliti hartanya. Lalu ditemukan tahun 2013, dibuat laporan resmi PPATK itu dilaporkan ke KPK ternyata itu belum dibuka karena belum diprioritaskan," kata Mahfud di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/2/2023).
Mahfud pun mengaku telah menghubungi KPK agar laporan itu dibuka kembali. Apalagi, lanjut Mahfud, dalam sejarahnya kasus tersebut pernah dilaporkan Kejagung ke KPK. "Saya sudah menghubungi KPK agar itu dibuka kembali. Apa lagi di dalam sejarahnya itu dilaporkan Kejaksaan," ujarnya.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
