Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta ikut bertanggung jawab mengenai kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023).
Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa Anies sempat memberikan izin mendirikan bangunan kepada warga sekitar Depo Pertamina yang sebenarnya dilarang. Hal tersebut saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Terlebih lagi, Pertamina Plumpang memang tak boleh ditempati pemukiman dengan jarak tertentu.
“Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi izin mendirikan bangunan (IMB), yang jelas bertentangan dengan peraturan,” tutur Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, dilansir dari suara.com, Minggu (5/3/2023).
Ia menilai, kebakaran yang memakan korban jiwa itu tak boleh terulang kemabli. Terlebih, IMB yang dirilis Anies akan membuat persoalan makin rumit.
“IMB yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat, membuat persoalan bertambah rumit, karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi Gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang,” katanya.
Ketika menjabat, Anies menyatakan bahwa IMB Kampung Tanah Merah adalah penerbitan perizinan berbentuk Kawasan yang pertama kali di Indonesia.
“Izin mendirikan bangunan sebagai satu Kawasan. Bukan diberikan per bangunan tapi diberikan per Rukun Tetangga (RT), satu RT dalam satu Kawasan ini pertama kali di Indonesia ada IMB berbentuk Kawasan,” ujar Anies dalam sambutannya di Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (16/10/2021) silam.
Saat itu, Anies menyerahkan secara simbolis sertifikat izin mendirikan bangunan Kawasan kepada belasan perwakilan warga Kampung Tanah Merah.
Anies menyebut, IMB Kawasan itu merupakan solusi dari Pemprov DKI mengenai persoalan masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses berbagai perizinan bangunan.
