Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai bahwa warga sekitar Depo Pertamina Plumpang yang semestinya dipindahkan.
Luhut mengatakan masyarakat yang tinggal di buffer zone atau jarak aman TBBM dengan pemukiman warga harusnya dipindahkan.
“Jangan dibalik, jangan balik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Plumapng itu sudah dibuat disana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini (Depo Pertamina Plumpang) yang disuruh pindah, orang yang tidka berhak disitu yang harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik,” ujar Luhut Binsar.
Luhut juga menyinggung pihak yang memberikan izin warga membangun pemukiman di buffer zone.
“Orang yang begini, nanti pemerintah akan dikaji memberikan kompensasi atau dibangunkan, apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini, yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu," lanjutnya.
Berbeda dengan Luhut, sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin justru mengatakan bahwa akan memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke lahan milik Pelindo.
Perbedaan keduanya itu, Menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan masyarakat yang menjadi korban dalam tragedi kebakaran tersebut.
“Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).
Baca Juga: Mengejutkan! Mahfud Md Bongkar Transaksi Janggal di Kemenkeu, Jumlahnya Sampai Rp300 T
Ia juga mengatakan pemerintah seharusnya menetukan sikap resmi terlebih dulu, bagaiaman dengan penangan para korban, baru setelah itu menyampaikan kepada masyarakat.
“Jangan seperti sekarang ini, pernyataan Wapres dan Menko Marves malah bertolak belakang,” ungkapnya.
Ia juga mendesak agar Menko Marves berhenti bicara masalah yang bukan wewenang kementeriannya.
“Apalagi statementnya menentang arahan yang diberikan Wapres Ma’ruf Amin,” ucapnya.
