Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ikut bersuara soal peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang telah menewaskan belasan orang. Menurutnya, pemerintah harus turun tangan agar insiden tersebut tidak kembali terulang.
Pras sapaan akrab Prasetyo, menilai bukan hanya pemerintah pusat yang punya kewajiban untuk menangani masalah tersebut. Tetapi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga harus memiliki andil sebagai pemerintah daerah.
"Yang jelas pemerintah harus ada di situ, ada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat," kata Pras kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (8/3/2023).
Pras menyebut bahwa kawasan Tanah Merah memang semestinya tidak ditempati oleh warga karena terlalu berbahaya akibat begitu dekat dengan Depo Pertamina.
"Ya harusnya kan apa namanya memang itu kan tempat yang seharusnya tidak (ditempati) oleh masyarakat," pungkasnya.
Pandangan Pras ini berbeda dengan sikap yang diambil oleh Heru Budi selaku pejabat Pemerintah Daerah. Heru menegaskan bahwa penanganan kebakaran Plumpang akan diputuskan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Heru menjelaskan, penanganan oleh Menteri BUMN itu sudah sesuai dengan arahan yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo saat meninjau secara langsung kondisi pengungsian.
"Iya Pak Presiden kan kemaren sudah ke sana, sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN, sekarang sedang dibahas oleh beliau ya," kata Heru kepada wartawan, Senin (6/3/2023).
Soal pilihan untuk merelokasi warga atau menggeser lokasi Depo Pertamina, Heru mengaku tak bisa mengambil keputusan. Pemprov DKI, disebut hanya bisa mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat.
"Pemprov ikut kebijakan pemerintah pusat," ujarnya.
